Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, seorang anggota DPRD DKI Jakarta mengusulkan kenaikan sanksi denda bagi operator atau pengelola parkir tanpa izin hingga mencapai Rp 500 juta. Usulan tersebut dinilai sangat mendesak untuk diberikan kepada para pelanggar agar timbul efek jera yang nyata. Langkah ini juga bertujuan mencegah praktik pengelolaan parkir liar agar tidak terus terulang di wilayah Jakarta. Peraturan yang lebih ketat diharapkan mampu mengubah lanskap tata kelola ruang publik secara menyeluruh ke depannya.
Eks Ketua Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, menilai bahwa nominal denda sekitar Rp 50 juta yang selama ini dikenakan masih terlampau kecil. Sanksi finansial tersebut dianggap belum cukup kuat untuk memberikan efek jera kepada sejumlah pengelola parkir bermasalah di ibu kota. Akibat sanksi yang terlalu rendah, para pelanggar berpotensi menganggap denda tersebut sekadar konsekuensi biasa dalam menjalankan bisnis mereka. Kondisi semacam ini dikhawatirkan memicu perulangan praktik pengelolaan parkir tanpa izin yang merugikan masyarakat luas.
Melalui keterangannya yang disampaikan pada Rabu, 18 November 2026, Ahmad Lukman Jupiter menegaskan bahwa tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah jika sanksinya tetap ringan. Oleh karena itu, pihak legislatif merekomendasikan penerapan sanksi administratif yang lebih berat hingga mencapai angka Rp 500 juta bagi pengelola nakal. Politisi yang juga duduk sebagai Anggota Komisi B Fraksi NasDem itu meminta agar para operator parkir tidak lagi mengabaikan ketentuan perizinan. Peningkatan sanksi diperlukan agar seluruh pelaku usaha mematuhi regulasi resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Sebagai perbandingan, Ahmad Lukman Jupiter turut mencontohkan negara Singapura yang menerapkan sanksi sangat tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran ketertiban publik. Pendekatan ketat dari negara tetangga tersebut dinilai dapat menjadi bahan pembelajaran yang sangat baik bagi Jakarta. Penguatan penegakan aturan di ruang publik mutlak diperlukan agar ketertiban kota dapat terjaga dengan optimal. Tanpa adanya aturan yang mengikat dan tegas, pelanggar akan terus menyepelekan ketentuan hukum yang berlaku di lapangan.
Lebih lanjut, pembenahan sektor perparkiran ini tidak bisa hanya mengandalkan penertiban fisik yang dilakukan secara sporadis di lapangan. Diperlukan adanya komitmen bersama yang kuat antara pihak DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti seluruh temuan. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan oleh pansus harus dijalankan secara konsisten oleh instansi berwenang demi kebaikan bersama. Harapannya, rekomendasi tersebut bisa menjadi landasan kuat untuk memperbaiki kebijakan serta memperketat pengawasan operasional.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya telah memberikan instruksi tegas agar penertiban parkir liar diperluas ke seluruh wilayah kota. Instruksi tersebut dikeluarkan menyusul maraknya kendaraan bermotor yang diparkir secara sembarangan di atas trotoar serta bahu jalan. Salah satu kawasan yang menjadi sorotan tajam berada di wilayah Blok M, Jakarta Selatan, akibat terganggunya hak para pejalan kaki. Pemerintah bertekad mengembalikan fungsi fasilitas umum agar kembali nyaman dan aman digunakan oleh warga.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa Gubernur Pramono Anung mengarahkan agar persoalan parkir liar dibahas secara rutin. Pembahasan tersebut nantinya akan dilakukan melalui forum rapat berjenjang di tingkat kecamatan agar penanganannya lebih terarah. Arahan ekspansif ini dipastikan akan dijalankan melalui pengawasan berkala, optimalisasi kantong parkir resmi, serta koordinasi lintas wilayah yang kuat. Pemerintah provinsi berkomitmen menjaga keberlanjutan ketertiban ruang publik demi kenyamanan seluruh warga kota.
Langkah penertiban dan penegakan hukum ini diharapkan mampu mengubah perilaku para operator usaha agar lebih taat pada aturan perizinan. Seluruh rangkaian upaya tersebut bermuara pada terciptanya tata kelola parkir di Jakarta yang jauh lebih tertib, transparan, dan profesional. Pemerintah bersama legislatif terus memantau perkembangan di lapangan guna memastikan tidak ada lagi pelanggaran yang merugikan masyarakat. Pengawasan ketat akan terus dilakukan secara berkesinambungan di berbagai titik rawan pelanggaran.
#ParkirIlegal #DPRDDKI #PemprovDKI
