Dasco Sebut RUU Perampasan Aset Tuntas Usai Lewati 87 Kali RDPU

Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, proses pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah menemui titik terang setelah melalui serangkaian pembahasan panjang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa aturan penting tersebut berhasil tuntas setelah Komisi III DPR RI menggelar puluhan kali pertemuan. Pihak legislatif mencatat ada sebanyak 87 kali rapat dengar pendapat umum yang diselenggarakan untuk menyerap berbagai masukan.

Masyarakat luas, para pakar, hingga berbagai organisasi turut dilibatkan secara aktif dalam proses penyerapan aspirasi publik tersebut. Seluruh rangkaian diskusi ini dirancang untuk memastikan bahwa draf regulasi yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan penegakan hukum di tanah air. Keterlibatan banyak elemen ini menjadi bukti keseriusan parlemen dalam merumuskan kebijakan yang berdampak luas bagi pemberantasan tindak pidana. Melalui forum-forum dengar pendapat itu, berbagai pandangan dan masukan konstruktif dihimpun secara cermat oleh para anggota dewan.

Perkembangan signifikan terjadi ketika draf regulasi tersebut resmi mendapatkan persetujuan pada tingkat pertama dalam sebuah rapat yang digelar hari Rabu di kompleks parlemen, Jakarta. Keputusan tingkat satu ini menandai bahwa tahapan pembahasan intensif di tingkat komisi telah selesai dengan baik. Selanjutnya, draf rancangan undang-undang itu diagendakan untuk segera dibawa ke tingkat dua. Agenda berikutnya adalah pelaksanaan rapat paripurna terdekat untuk mengesahkannya menjadi undang-undang yang sah.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan penuh selama proses pembahasan berlangsung. Pihaknya bersyukur karena perumusan aturan tersebut dapat diselesaikan dengan baik hingga tahap persetujuan tingkat pertama. Pernyataan tersebut disampaikannya secara langsung setelah memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat pertama terkait RUU Perampasan Aset di Jakarta pada hari Rabu. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat dianggap menjadi salah satu faktor penting penentu kelancaran proses legislasi ini.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membeberkan bahwa agenda penyerapan aspirasi publik untuk regulasi tersebut telah dimulai sejak bulan September tahun 2025 yang lalu. Sejak saat itu, jajaran Komisi III DPR RI secara rutin mengadakan rapat dengar pendapat umum sekurang-kurangnya sebanyak dua kali dalam setiap pekan. Intensitas pertemuan yang tinggi ini menunjukkan betapa seriusnya para legislator dalam merampungkan tugas konstitusional tersebut. Bahkan kegiatan reses pun tetap diisi dengan agenda rapat atas instruksi dari pimpinan dewan.

Pihak parlemen menegaskan bahwa intensitas pembahasan semacam itu merupakan sebuah rekor tersendiri dalam sejarah pembentukan produk legislatif di Indonesia. Tidak ada undang-undang lain yang tercatat memiliki jumlah agenda rapat dengar pendapat umum sebanyak yang dilakukan pada aturan ini. Kerja keras tanpa kenal lelah tersebut terus digenjot selama hampir setahun penuh demi menghasilkan regulasi yang berkualitas. Seluruh jajaran komisi bekerja keras memenuhi target waktu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pimpinan.

Selain membahas mekanisme penegakan hukum, perumusan regulasi ini juga memberikan perhatian khusus pada aspek pelindungan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam undang-undang tersebut sudah memperketat celah eksploitasi. Aturan itu dirancang sedemikian rupa untuk mempertegas agar perampasan aset tidak dijadikan alat kekuasaan oleh oknum aparat penegak hukum. Proteksi ketat tersebut disiapkan untuk menutup segala peluang pemerasan yang mengatasnamakan penegakan hukum.

Peluang menjadikan aturan tersebut sebagai instrumen kesewenang-wenangan dipastikan sudah tertutup rapat melalui berbagai pasal protektif yang disematkan di dalamnya. Dengan pengesahan yang segera dilakukan di rapat paripurna, babak baru penegakan hukum terkait aset tindak pidana akan segera dimulai. Masyarakat kini menantikan pelaksanaan rapat paripurna terdekat demi melihat pengesahan resmi dari regulasi yang telah menyita perhatian publik selama hampir dua tahun terakhir ini. Pengawasan dari berbagai pihak tetap diperlukan untuk memastikan implementasi undang-undang tersebut berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

#PerampasanAset #DPRRI #KomisiIII