JAKARTA – kabarnetizenterkini.com | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar adanya upaya lobi dari sejumlah pihak, termasuk pejabat, yang meminta agar ia “memaafkan” seorang pengamat pertanian yang diduga terlibat proyek fiktif senilai Rp5 miliar di lingkungan Kementerian Pertanian.
“Banyak yang melobi saya, termasuk pejabat. Katanya, ‘tolong dimaafkan.’ Tapi saya tegaskan, tidak. Karena ini menyangkut hak rakyat kecil,” tegas Mentan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Amran menegaskan bahwa proyek tersebut bukan urusan pribadi, melainkan menyangkut uang negara dan kepentingan petani. Oleh karena itu, tidak ada kompromi atas penyimpangan, apalagi yang berujung pada kerugian negara.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pengamat tersebut bukan sosok asing di lingkungan Kementan. Bahkan, dia diketahui merupakan seorang guru besar dari perguruan tinggi ternama dan pernah menerima sejumlah proyek di kementeriannya.
“Setelah saya kembali menjabat, kami audit. Hasilnya mengejutkan, ditemukan 23 pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Banyak proyek fiktif, barang tidak digunakan, dan tidak sesuai kontrak,” ungkapnya.
Amran juga menilai kritik tajam yang disampaikan pengamat tersebut di media beberapa waktu terakhir justru muncul setelah proyek-proyeknya tidak lagi diberikan. “Begitu tidak dapat proyek, mulai menyebar kritik tendensius. Tapi kami terbuka terhadap kritik asal berbasis data dan fakta,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Kementan kini berada dalam garis tegas antikorupsi. Tidak ada ruang untuk praktik curang, termasuk dari kalangan pengamat maupun mitra kerja.
“Siapapun pelakunya, kalau terbukti merugikan negara, pasti kami tindak. Mau pengamat, pejabat, atau orang dalam sekalipun,” tandas Mentan.
Ia pun mengingatkan bahwa integritas adalah harga mati. Tidak ada pihak yang kebal hukum. Bahkan ia menyatakan siap menerima risiko dari keputusannya menolak lobi, demi menjaga amanah dan keberpihakan kepada petani.
“Kalau harus ada risiko politik atau pribadi, biar saya yang tanggung. Yang penting, ini demi rakyat dan petani Indonesia,” kata Amran.
Publik diminta bersabar karena proses hukum tengah berjalan. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. “Kita harus hentikan drama dan sandiwara birokrasi. Semua akan dimintai pertanggungjawaban,” pungkasnya.