Profil Komjen Hendro Pandowo, Ketua Majelis Sidang Etik Irjen Eko Hadi

Mabes Polri menunjuk Komjen Hendro Pandowo sebagai Ketua Majelis Sidang Komisi Kode Etik dan Profesi Polri untuk Irjen Eko Hadi Santoso. Penunjukan penting ini diumumkan menjelang pelaksanaan sidang yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa esok hari di Gedung Divisi Propam Polri. Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, proses persidangan etik tersebut berkaitan langsung dengan dugaan pelanggaran penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keputusan penunjukan pimpinan sidang ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko pada hari Senin.

Sidang etik ini dipastikan tidak hanya dipimpin oleh satu orang pejabat tinggi saja dalam menjalankan tugasnya. Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa Komjen Hendro Pandowo akan bertindak selaku ketua komisi merangkap anggota. Dalam menjalankan tugas memimpin majelis sidang tersebut, ia akan didampingi oleh Irjen Agus Dwi Hermawan yang bertugas sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota. Komposisi majelis ini dirancang untuk memastikan jalannya persidangan berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan berlaku.

Selain ketua dan wakil ketua, susunan keanggotaan majelis sidang etik ini juga diisi oleh sejumlah perwira tinggi lainnya. Anggota komisi yang ditunjuk terdiri atas Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi. Kehadiran para perwira tinggi ini melengkapi formasi majelis untuk mengadili perkara yang melibatkan Irjen Eko Hadi Santoso. Seluruh rangkaian persiapan sidang ini dipusatkan di Gedung Divisi Propam Polri demi kelancaran proses pemeriksaan.

Perjalanan karier Komjen Hendro Pandowo di institusi kepolisian diwarnai oleh berbagai penugasan pada posisi-posisi yang cukup strategis. Jenderal bintang tiga ini merupakan seorang perwira lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 yang memiliki rekam jejak panjang. Sebelum ditunjuk memimpin sidang etik ini, ia tercatat terakhir kali menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Hukum. Mutasi kemudian membawanya menjadi Pati Bareskrim Polri atas keputusan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Sebelum bertugas di Kementerian Hukum, ia sempat mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Daerah Bangka Belitung. Penugasan tersebut didapatkannya setelah sebelumnya mengisi posisi penting sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Pengalaman organisasinya di lingkungan internal kepolisian juga mencakup masa tugas di bidang pengawasan dan pengamanan institusi. Ia pernah dipercaya menduduki posisi sebagai Karo Provost Propam Polri sebelum akhirnya dipromosikan menjadi Wakapolda Metro Jaya.

Rekam jejak penugasannya juga mencatat momen penting ketika dirinya terlibat dalam upaya pengungkapan kasus pelanggaran hukum di bidang olahraga. Semasa berdinas di Divisi Propam, ia sempat membongkar praktik mafia bola di Indonesia yang menyita perhatian publik. Pria berkepala plontos tersebut memang dikenal memiliki segudang pengalaman yang matang di bidang reserse maupun penugasan kewilayahan. Berbagai tantangan pengamanan di berbagai daerah pernah dilaluinya sepanjang pengabdian sebagai anggota kepolisian.

Pengalaman di bidang operasional wilayah dan reserse membentang luas dari kota besar hingga tingkat kabupaten. Ia pernah memegang komando sebagai Kapolrestabes Bandung dan juga dipercaya memimpin Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat. Penugasan kepemimpinan di tingkat resor juga pernah dijalaninya saat memimpin wilayah Bandung serta Purwakarta. Selain itu, ia juga pernah mengemban tugas di luar pulau Jawa sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat.

Sidang etik yang dipimpin oleh perwira tinggi berpengalaman ini menjadi sorotan karena menyangkut dugaan pelanggaran serius terhadap pimpinan tertinggi negara. Publik menantikan bagaimana majelis komisi kode etik akan memproses perkara penyadapan ilegal tersebut secara transparan dan profesional. Keputusan penunjukan Komjen Hendro Pandowo menunjukkan seriusnya institusi kepolisian dalam menangani perkara internal yang melibatkan perwira tinggi. Seluruh proses persidangan di Gedung Divisi Propam Polri akan menjadi penentu kelanjutan sanksi etik bagi pihak yang bersangkutan.

#SidangEtik #MabesPolri #Polri