LAMONGAN – kabarnetizenterkini.com | Sorak kemenangan politikus Partai Golkar Ahmad Labib yang sukses melenggang ke Senayan usai meraih suara terbanyak di Dapil Jawa Timur X (Gresik-Lamongan) kini berubah menjadi badai kontroversi. Di balik keberhasilannya duduk di kursi DPR RI, Labib diduga meninggalkan hutang miliaran rupiah kepada para relawan yang membantunya memenangkan Pemilu 2024.
Para relawan yang sebelumnya menjadi tulang punggung pemenangan Labib mengaku kecewa dan merasa dikhianati. Janji manis selama masa kampanye berubah menjadi janji kosong tanpa realisasi, bahkan setelah dua bulan pasca Pemilu.
Dana Patungan Relawan Tak Kunjung Diganti
Salah satu relawan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Labib sangat bergantung pada jaringan relawan, bahkan meminta bantuan dana pribadi dengan dalih dana kampanye “digelapkan”. Mereka pun merogoh kocek sendiri demi logistik dan operasional pemenangan.
“Kami sepakat patungan karena katanya uangnya hilang. Tapi sekarang, setelah duduk di DPR, yang kami dapat hanya omongan kosong,” ungkap seorang relawan pada 25 Januari 2025.
Nilai hutang yang ditinggalkan Ahmad Labib disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar, dengan janji akan dilunasi dua bulan usai pencoblosan. Namun hingga kini, para relawan terus diberi harapan tanpa kepastian.
Pengusaha hingga ASN Turut Jadi Korban
Tak hanya relawan, beberapa pengusaha lokal, kepala desa, hingga ASN di Lamongan juga dikabarkan ikut memberikan pinjaman dana untuk kampanye Labib. Nasib mereka pun sama—terkatung-katung tanpa kejelasan pembayaran.
Usaha menemui Labib di Jakarta pun tak membuahkan hasil. “Kami sudah ke kantornya, bahkan kirim surat. Tapi jawabannya cuma ‘nanti’ dan ‘sabar’,” ungkap salah satu sumber internal tim pemenangan.
Labib Bungkam, Relawan Siap Tempuh Jalur Hukum
Saat dikonfirmasi, Ahmad Labib memilih bungkam, tidak memberikan klarifikasi ataupun tanggapan resmi atas dugaan ini. Sementara itu, para relawan tengah menggalang kekuatan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum, termasuk mengadukan ke Pimpinan DPR RI dan DPP Partai Golkar.
“Politik seharusnya menjunjung etika dan tanggung jawab. Bukan janji palsu dan pengkhianatan,” tegas salah satu relawan.
Gelombang kekecewaan dan tekanan terhadap Ahmad Labib terus menguat. Bila tidak segera diselesaikan, isu ini berpotensi merusak citra Golkar di basis Jawa Timur dan mengancam legitimasi politik Labib di Senayan.