Kabar Netizen Terkini – Nunukan, Mei 2025 upaya pengamanan wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus ditingkatkan. Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Dansatgas Pamtas) Yonif 100/Raider, Letkol Inf Safta Feriansyah, menyatakan bahwa sejumlah pos perbatasan yang sebelumnya belum aktif kini mulai ditempati kembali oleh prajurit TNI secara bertahap.
Letkol Safta mengungkapkan, terdapat setidaknya 10 pos perbatasan di wilayah Kabupaten Nunukan dan Malinau yang sempat kosong akibat kendala cuaca ekstrem serta terbatasnya akses transportasi. Wilayah-wilayah seperti Krayan, Long Midang, dan perbukitan perbatasan Malinau–Sarawak, disebut sebagai titik prioritas penempatan kembali pasukan.
“Kami lakukan pergeseran personel secara bertahap ke pos-pos strategis yang selama ini belum bisa dijangkau. Utamanya di Krayan dan perbatasan Malinau. Penempatan ini penting untuk menutup celah kerawanan di perbatasan,” jelas Letkol Safta dalam keterangannya di Nunukan.
Karena akses darat dan laut belum tersedia di sejumlah lokasi, pergeseran pasukan dilakukan dengan mengandalkan helikopter TNI AD. Proses ini tetap bergantung pada faktor cuaca, mengingat wilayah perbukitan sering tertutup kabut tebal dan mengalami hujan intensitas tinggi.
Letkol Safta juga menyinggung peristiwa pendaratan darurat helikopter Bell 412 EP bernomor HA-5166 milik TNI AD pada 22 Januari 2024 lalu di Desa Sulit, Kecamatan Mentarang. Saat itu, helikopter yang membawa tujuh prajurit dan logistik seberat 600 kg terpaksa kembali ke Tarakan karena kondisi cuaca tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan ke Pos Long Midang.
Seiring perbaikan kondisi cuaca pada kuartal kedua tahun ini, penempatan pasukan kembali digencarkan. Dalam seminggu terakhir, sejumlah personel telah berhasil diberangkatkan ke titik-titik prioritas menggunakan helikopter, meskipun belum seluruh pos dapat difungsikan penuh.
“Kami tetap siaga dan berupaya maksimal agar seluruh pos strategis bisa segera aktif. Ini bagian dari komitmen menjaga kedaulatan dan mencegah aktivitas lintas batas ilegal,” tegasnya.
Konteks Terkini: Peningkatan Risiko di Wilayah Perbatasan
Data terakhir dari Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa jalur perbatasan Kaltara masih menjadi jalur rawan penyelundupan barang ilegal dan pergerakan lintas batas non-prosedural. Pemerintah pusat mendorong optimalisasi pengamanan tapal batas negara dengan peningkatan dukungan logistik, penguatan jaringan komunikasi militer, serta integrasi patroli bersama dengan instansi terkait.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga tengah mengajukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan tembus dari Krayan ke Malinau dan Nunukan sebagai upaya jangka panjang untuk memperkuat keterhubungan kawasan perbatasan yang selama ini hanya mengandalkan jalur udara.