Pemotongan anggaran kementerian dan lembaga dilakukan sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal negara dan memastikan kebijakan prioritas tetap berjalan.
Pemerintah mengambil kebijakan pemangkasan anggaran sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi global dan tantangan domestik. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan mencegah defisit yang semakin membesar.
Menurut data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, pemotongan anggaran sebesar Rp 306,6 triliun mencakup 16 pos pengeluaran, terdiri dari Rp 256,1 triliun belanja kementerian/lembaga dan Rp 50,5 triliun dana transfer ke daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kredibilitas fiskal dan memastikan keberlanjutan pembangunan.
Selama sepuluh tahun terakhir, utang pemerintah meningkat akibat berbagai program pembangunan infrastruktur dan penanganan pandemi COVID-19. Dalam APBN 2025, pembayaran utang pokok dan bunga mencapai Rp 1.353 triliun, yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk memenuhi kewajiban finansialnya tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan penyesuaian anggaran adalah penurunan penerimaan pajak akibat implementasi sistem perpajakan digital terbaru, Coretax. Meskipun terdapat kendala dalam masa transisi, Direktorat Jenderal Pajak memastikan bahwa sistem ini akan meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dalam jangka panjang. Hingga Januari 2025, penerimaan pajak mencapai Rp 50 triliun, dan pemerintah optimistis bahwa target pajak masih bisa dikejar melalui reformasi administrasi perpajakan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional. Kementerian yang berperan dalam keamanan dan pertahanan, seperti Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia, tetap mendapatkan anggaran yang memadai guna menjaga stabilitas negara di tengah ancaman keamanan global.
Di sisi lain, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur mengalami penyesuaian untuk meningkatkan efisiensi proyek yang sedang berjalan. Kementerian Pekerjaan Umum mengalami pemangkasan Rp 81,38 triliun dari pagu awal Rp 110,95 triliun, namun proyek prioritas seperti pembangunan jalan tol dan penyediaan air bersih tetap berjalan dengan optimal melalui skema kerja sama dengan pihak swasta.
Selain itu, efisiensi anggaran juga mencakup pengurangan biaya operasional pemerintah, termasuk perjalanan dinas dan belanja non-prioritas. Pemerintah telah mengurangi jumlah delegasi dalam kunjungan kenegaraan dan menyesuaikan struktur birokrasi untuk meningkatkan efektivitas kerja kabinet.
Hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan bahwa efisiensi anggaran ini dapat menghemat Rp 39,55-158,21 triliun dalam tahun 2025, yang akan dialokasikan kembali untuk program prioritas seperti bantuan sosial dan pendidikan. Dengan langkah ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pengelolaan fiskal yang sehat dan keberlanjutan pembangunan nasional. Reformasi anggaran ini diharapkan dapat membawa manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.