#image_title

Jakarta – Peta gerakan buruh nasional kembali memanas. Di balik agenda resmi konsolidasi, retakan hubungan antara dua tokoh besar buruh, Jumhur Hidayat dan Said Iqbal, kian terbuka ke ruang publik. Informasi ini mencuat dari wawancara dengan Syawal, ajudan dekat Jumhur Hidayat, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2026).

Syawal mengungkapkan, hubungan Jumhur dan Said Iqbal tidak lagi sejalan. Said Iqbal disebut kerap melontarkan tudingan yang dinilai merugikan KSPSI versi Jumhur. Ketegangan ini berpotensi membelah konsolidasi buruh, terutama jelang agenda besar masing-masing organisasi.

Di saat yang sama, KSPSI Jumhur tengah menggelar rapat maraton di Sekretariat KSPSI kawasan Taman Cilandak, Jakarta Selatan. Fokusnya: persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dijadwalkan berlangsung Februari ini di Hotel Sultan. Isu pengupahan tetap menjadi tema sentral, namun jalur hukum melalui PTUN dipilih alih-alih aksi jalanan.

Pilihan strategi ini kontras dengan pendekatan KSPI pimpinan Said Iqbal yang dikenal agresif dengan mobilisasi massa. Perbedaan garis perjuangan tersebut mempertegas fragmentasi gerakan buruh, sekaligus membuka ruang saling “menegasi” di tingkat opini publik.

Menariknya, Syawal juga menyinggung wacana aksi KSPSI pada Februari yang sempat ramai diperbincangkan. Menurutnya, rencana itu sekadar “cek ombak” bukan untuk konfrontasi terbuka dan tetap dalam posisi mendukung Presiden Prabowo. Kekecewaan pribadi Jumhur disebut-sebut menjadi latar, menyusul belum terealisasinya penunjukan sebagai Menteri Perindustrian.

Bagi pengamat, konflik laten ini bisa menjadi faktor penentu arah gerakan buruh dalam waktu dekat. Ketika satu kubu memilih litigasi dan konsolidasi internal, kubu lain tetap mengandalkan tekanan massa. Publik pun menyaksikan, apakah perpecahan ini akan melemahkan daya tawar buruh secara keseluruhan atau justru melahirkan kompetisi pengaruh di antara para pemimpinnya. Satu hal jelas: panggung buruh Indonesia sedang terbelah, dan setiap langkah berikutnya akan menentukan siapa yang paling didengar di jalanan, di pengadilan, atau di lingkar kekuasaan.