YOGYAKARTA – Gelombang konsolidasi mahasiswa kembali menguat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penyikapan terhadap isu reformasi Polri dan sejumlah kebijakan nasional lainnya.
Koordinator lapangan yang juga Presiden Mahasiswa UIN Yogyakarta, Biaz Habibie, menyampaikan bahwa keputusan aksi diambil setelah konsolidasi internal yang diikuti sekitar 50 mahasiswa lintas fakultas.
Aksi Terpusat di DPRD DIY
Aksi direncanakan berlangsung di Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan titik kumpul di Parkiran Abu Bakar Ali. Estimasi massa yang akan turun mencapai ±200 orang dengan dress code seragam warna hitam, menandakan konsolidasi yang cukup terstruktur.
Mahasiswa membawa sejumlah tuntutan utama, di antaranya:
- Reformasi total Polri dan percepatan pembenahan institusional.
- Revisi UU Polri serta penolakan terhadap RUU Polri.
- Evaluasi dan percepatan revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
- Evaluasi Program MBG, termasuk mekanisme dan alokasi anggaran pendidikan.
- Sorotan terhadap peran Kementerian HAM dalam reformasi kebijakan hak asasi manusia.
Isu yang diangkat mencakup spektrum nasional dan sektoral, mulai dari persoalan kelembagaan penegak hukum hingga kebijakan pendidikan.
Potensi Perluasan Dukungan
Aksi ini dinilai sebagai kelanjutan dari konsolidasi mahasiswa yang sebelumnya menyoroti tindakan represif aparat dalam beberapa peristiwa nasional. Dengan jaringan mahasiswa yang saling terhubung, potensi dukungan lintas kampus cukup terbuka.
Pengamat pergerakan mahasiswa di Yogyakarta menilai, penggunaan simbol seragam dan estimasi massa ratusan orang menunjukkan adanya kesiapan mobilisasi yang relatif solid.
Namun demikian, penggabungan banyak isu dalam satu momentum aksi berpotensi memecah fokus utama, yakni reformasi Polri. Strategi ini bisa memperluas basis dukungan, tetapi juga berisiko membuat tuntutan menjadi terlalu luas dan kurang terarah.
Tantangan Eskalasi dan Ruang Dialog
Sejumlah tuntutan yang disampaikan, seperti desakan pemecatan pejabat negara dan revisi regulasi strategis, berpotensi meningkatkan eskalasi apabila tidak direspons melalui jalur dialog.
Di sisi lain, aksi mahasiswa merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang dijamin konstitusi. Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan mampu mengedepankan pendekatan persuasif serta membuka ruang komunikasi agar aspirasi tersalurkan tanpa menimbulkan ketegangan sosial.
Yogyakarta sebagai kota pelajar memiliki sejarah panjang dalam tradisi gerakan mahasiswa. Namun stabilitas daerah juga menjadi kepentingan bersama agar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik tetap berjalan normal.
Reformasi dan Stabilitas Harus Sejalan
Isu reformasi Polri dan evaluasi kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan agenda nasional yang memang terus menjadi perbincangan publik. Pemerintah sendiri dalam beberapa kesempatan telah menyatakan komitmen untuk melakukan pembenahan institusi dan peningkatan kualitas tata kelola.
Tantangannya kini adalah bagaimana aspirasi mahasiswa dapat direspons melalui mekanisme dialog konstruktif, bukan sekadar mobilisasi massa.
Keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan menjaga kondusivitas sosial menjadi kunci agar proses demokrasi tetap sehat dan produktif.