Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, Kementerian Sosial tidak luput menjadi sasaran hoaks yang beredar di platform media sosial Facebook. Berbagai informasi tidak benar tersebut mencakup isu mulai dari sistem desil hingga penghapusan program bantuan sosial. Fenomena ini menunjukkan perlunya kewaspadaan masyarakat terhadap informasi yang mencatut instansi resmi pemerintah. Berbagai klaim menyesatkan ini kerap kali memancing perhatian warganet tanpa didasari oleh data yang valid.
Salah satu isu yang sempat beredar di media sosial adalah postingan yang diklaim sebagai tabel sistem desil terbaru dari Kementerian Sosial. Sebuah akun Facebook membagikan unggahan tersebut pada tanggal 12 Agustus 2026 yang lalu. Di dalam postingan itu, terdapat sebuah tabel yang berisi klasifikasi kesejahteraan berdasar kelompok desil dan kategori ekonomi. Selain itu, terdapat pula estimasi pengeluaran, profil kepemilikan aset, serta status bantuan sosial di dalamnya.
Tabel kelompok desil tersebut mengelompokkan kategori masyarakat berdasarkan tingkat penghasilan atau pengeluaran mereka sehari-hari. Kelompok desil satu disebut sebagai keluarga yang mempunyai penghasilan atau pengeluaran kurang dari Rp 480 ribu. Sementara itu, kelompok desil 10 disebut sebagai keluarga dengan penghasilan atau pengeluaran lebih dari Rp 12 juta. Akun yang mengunggah informasi tersebut juga menambahkan narasi bernada tanya terkait kenaikan desil.
Selain masalah tabel desil, terdapat pula klaim unggahan lain yang menyebutkan adanya penghapusan berbagai bantuan sosial. Unggahan tersebut mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian Sosial resmi menghapus BLT, PKH, BPNT, dan bansos. Tidak hanya itu, informasi palsu tersebut juga mengeklaim penghapusan BPJS, KIP, serta Program Indonesia Pintar. Seluruh anggaran dari program-program tersebut dinarasikan akan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis.
Informasi mengenai penghapusan berbagai bantuan sosial dan jaminan kesehatan tersebut diunggah oleh salah satu akun Facebook pada tanggal 11 Juli 2026. Unggahan tersebut menampilkan teks yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo bersama Kemensos resmi menghapus berbagai program bantuan. Klaim semacam ini tentu berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat luas yang, bergantung pada bantuan pemerintah. Padahal, informasi tersebut perlu diverifikasi kebenarannya agar tidak menyesatkan publik.
Klaim lain yang juga sempat beredar luas di media sosial berkaitan dengan tautan situs resmi Kemensos untuk mengecek BLT periode Oktober 2025 hingga Januari 2026. Informasi tersebut disebarkan oleh salah satu akun Facebook pada tanggal 29 November 2025 yang lalu. Unggahan itu menggunakan poster digitalisasi bansos dengan narasi bahwa Bantuan Langsung Tunai senilai Rp 900 ribu siap masuk kantong. Warga diminta mengecek nama mereka dengan cara mengklik tautan pendaftaran yang disertakan dalam poster.
Poster digitalisasi bansos tersebut mencantumkan klaim bahwa penerima dapat melakukan pengecekan bantuan secara online melalui situs resmi Kemensos. Apabila menu daftar pada unggahan tersebut diklik, pengguna akan diarahkan menuju halaman situs tertentu. Tautan tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital berisi permintaan sejumlah identitas pribadi. Identitas yang diminta meliputi nama lengkap, provinsi, nomor Telegram, serta jenis kelamin.
Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap berbagai informasi yang mencatut nama lembaga negara di media sosial. Berbagai hoaks yang beredar sering kali memanfaatkan momen tertentu untuk menarik perhatian warganet dan menyebarkan disinformasi. Verifikasi informasi menjadi langkah penting agar masyarakat tidak mudah percaya pada kabar yang tidak bersumber dari saluran resmi. Setiap informasi yang meragukan sebaiknya diperiksa kembali melalui saluran komunikasi yang tepercaya.
#Kemensos #CekFakta #KabarNetizen