Jakarta – Gerakan mahasiswa kembali menguat. Pada Senin (25/8/2025), dua forum konsolidasi berbeda yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI Kerakyatan) dan BEM Universitas Indonesia (UI) menghasilkan kesepakatan penting: mahasiswa akan turun ke jalan membawa tuntutan keras terhadap DPR dan pemerintahan Prabowo–Gibran.
BEM SI Kerakyatan Soroti Oligarki dan Eksploitasi Buruh
Dalam konsolidasi nasional melalui Zoom Meeting yang diikuti perwakilan kampus se-Jabodetabek, Banten, hingga Jawa Barat, mahasiswa menegaskan sikap perlawanan terhadap oligarki.
- Bima Putra (Univ. Nasional) menekankan bahwa seruan pembubaran DPR adalah bentuk perlawanan terhadap politik oligarki yang dianggap telah menyandera demokrasi.
- Haykal (Univ. Moestopo) mengkritik DPR yang hanya sibuk menaikkan gaji dan fasilitas di tengah rakyat yang kesulitan.
- Phalosa La Syeina (Univ. Yarsi) menegaskan pemerintahan Prabowo–Gibran hanya diberi waktu satu tahun, sebagai simbol batas kesabaran rakyat.
- Bagas (UPN Veteran Jakarta) menyoroti praktik eksploitasi buruh, pekerja migran, hingga petani dan nelayan yang masih terjebak sistem perbudakan modern.
Hasil konsolidasi menetapkan rencana aksi pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI, dilanjutkan evaluasi pada 2 September di Kampus UPN Veteran Jakarta, hingga konsolidasi akbar memperingati 25 Tahun Tragedi Semanggi pada 15 September di Univ. Pancasila.
Tiga tuntutan utama mereka adalah: mengadili Presiden ke-7 Joko Widodo, memakzulkan Prabowo–Gibran, dan mereformasi DPR RI.
BEM UI: “Rezim Tukang Rampok” dan DPR Pengkhianat Rakyat
Sementara itu, konsolidasi BEM UI yang dipimpin Zayyid Sulthan Raman di FISIP UI Depok menghadirkan lebih dari 100 peserta. Dengan poster bertuliskan “Rezim Tukang Rampok”, mahasiswa UI menegaskan kritik keras terhadap elit politik.
- DPR/DPRD dinilai lebih mementingkan gaji dan fasilitas ketimbang kepentingan rakyat.
- Fragmentasi gerakan rakyat disebut sebagai strategi elit untuk melanggengkan kekuasaan.
- Mahasiswa menekankan tanggung jawab moral untuk bersatu melawan pengkhianatan elit politik.
BEM UI menegaskan DPR kini menjelma menjadi simbol pengkhianatan rakyat di tengah krisis ekonomi. Rencana aksi lanjutan disebut akan diumumkan melalui media sosial, menandakan pola mobilisasi baru yang memanfaatkan ruang digital.
Potensi Eskalasi Menjelang 15 September
Kedua konsolidasi ini menunjukkan pola gerakan mahasiswa yang kian mengerucut pada delegitimasi elit politik dan oligarki. Meski tuntutan formal seperti pemakzulan sulit tercapai secara konstitusional, narasi tersebut menjadi alat mobilisasi moral sekaligus simbol perlawanan publik.
Momentum 15 September, yang bertepatan dengan peringatan 25 Tahun Tragedi Semanggi, diproyeksikan sebagai panggung eskalasi besar. Jika tidak diantisipasi, gelombang mahasiswa lintas kampus berpotensi menciptakan konfrontasi politik dengan aparat negara.