Mataram, NTB – Dinamika gerakan mahasiswa di Nusa Tenggara Barat kembali menguat. Ketua BEM SI Kerakyatan Universitas Mataram, Lalu Nazir Huda, menyampaikan rencana Konsolidasi Akbar yang akan digelar Selasa (24/2/2026) pukul 16.00 WITA di Lapangan Rektorat Universitas Mataram (Unram).
Hal tersebut disampaikan dalam wawancara dini hari di wilayah Cakranegara, Kota Mataram. Konsolidasi tersebut akan melibatkan BEM se-Kota Mataram dan sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) dengan mengusung tagline “Matinya Demokrasi”.
Konsolidasi untuk Ukur Kesiapan Aksi
Menurut Nazir, konsolidasi digelar untuk mengecek kekuatan dan kesiapan masing-masing elemen sebelum menentukan langkah lanjutan. Selain itu, forum akan menjadi ruang penyampaian rencana aksi yang disebut akan dilakukan dalam waktu dekat.
Ia juga menyatakan, apabila tidak difasilitasi hearing atau diskusi dengan Gubernur NTB pada awal Maret, maka mahasiswa berencana menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan DPRD Provinsi NTB. Mengingat DPRD NTB sedang dalam tahap renovasi dan sementara berkantor di kompleks gubernuran, titik aksi disebut akan difokuskan ke Kantor Gubernur.
Namun demikian, Nazir menegaskan pihaknya tetap mengedepankan jalur dialog. Ia menyampaikan rencana pertemuan awal antara BEM SI Kerakyatan, staf khusus gubernur, serta pihak terkait untuk membahas teknis diskusi dan perwakilan peserta sebelum audiensi resmi dilakukan.
Profil dan Sikap Kepemimpinan
Lalu Nazir Huda (20), mahasiswa semester 9 jurusan Pendidikan di Unram, dikenal aktif dalam gerakan mahasiswa NTB. Berdasarkan hasil wawancara, ia menunjukkan sikap stabil, komunikatif, dan terbuka dalam menyampaikan gagasan.
Motivasi yang disampaikan berfokus pada keinginan mendorong kemajuan NTB di berbagai sektor. Ia juga memiliki aspirasi menjadi tokoh aktivis mahasiswa tingkat provinsi.
Pentingnya Menjaga Kondusivitas dan Ruang Dialog
Di tengah dinamika gerakan mahasiswa, sejumlah pengamat menilai pentingnya menjaga kondusivitas daerah agar aspirasi tersampaikan tanpa menimbulkan instabilitas sosial.
Gerakan mahasiswa memiliki legitimasi moral sebagai kontrol sosial. Namun, di era keterbukaan informasi, isu lokal dapat dengan cepat tereskalasi ke ruang digital nasional dan berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperkeruh situasi.
Oleh karena itu, jalur dialog, hearing terbuka, serta transparansi komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah daerah menjadi langkah strategis guna mencegah polarisasi. Upaya ini penting agar NTB tetap stabil, investasi dan aktivitas publik berjalan normal, serta ruang demokrasi tetap sehat.
Momentum Sinergi, Bukan Polarisasi
Rencana konsolidasi dan kemungkinan aksi di Mataram menjadi momentum bagi semua pihak untuk membangun komunikasi konstruktif. Aspirasi mahasiswa perlu direspons dengan keterbukaan, sementara mahasiswa juga diharapkan menjaga gerakan tetap tertib, terukur, dan tidak mudah terseret dalam arus provokasi atau proxy negatif yang dapat merugikan kepentingan daerah.
NTB sebagai daerah berkembang membutuhkan stabilitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sinergi antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci agar kritik tetap menjadi energi perbaikan, bukan sumber perpecahan.