Kementerian ESDM Tetapkan Perairan Sekitar Ujung Kulon Jadi Wilayah Tambang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM secara resmi memasukkan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Banten, ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan. Keputusan krusial ini tertuang secara jelas dalam aturan resmi pemerintah yang diterbitkan pada awal tahun 2026. Langkah tersebut langsung menarik perhatian publik luas karena menyangkut kawasan konservasi penting di wilayah tersebut. Penentuan status kawasan ini menjadi sorotan berbagai pihak yang memantau perkembangan sektor energi dan pertambangan nasional.

Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, penetapan wilayah tersebut tertuang dalam keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Dokumen resmi negara ini ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2026 dan telah ditandatangani langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Regulasi tersebut mengatur pembagian kawasan untuk berbagai keperluan pengelolaan sumber daya mineral di daerah itu. Beleid ini menjadi dasar hukum utama bagi pemerintah dalam mengelola sektor pertambangan di wilayah Banten.

Di dalam keputusan menteri tersebut, pemerintah menetapkan tiga klasifikasi utama wilayah pertambangan di Provinsi Banten secara terperinci. Klasifikasi pertama adalah Wilayah Usaha Pertambangan yang disingkat menjadi WUP, sedangkan kategori kedua dinamakan Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR. Kategori ketiga dalam aturan tersebut adalah Wilayah Pencadangan Negara yang sering disebut sebagai WPN. Pembagian tiga kategori ini dimaksudkan untuk mengatur peruntukan lahan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan peta lampiran pada keputusan menteri tersebut, kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ditandai dengan warna krem khusus. Warna krem itu menunjukkan bahwa wilayah perairan tersebut masuk ke dalam kategori Wilayah Usaha Pertambangan. Sementara itu, kawasan utama Taman Nasional Ujung Kulon sendiri ditandai dengan warna putih yang menunjukkan posisi berada di luar wilayah pertambangan. Adapun untuk kategori Wilayah Pencadangan Negara ditandai dengan adanya arsian berwarna merah di dalam peta lampiran tersebut.

Keberadaan status Wilayah Usaha Pertambangan berfungsi sebagai dasar bagi Menteri ESDM dan Gubernur untuk menetapkan wilayah izin usaha pertambangan. Cakupan izin tersebut meliputi mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, serta berbagai jenis batuan. Di sisi lain, Wilayah Pertambangan Rakyat menjadi dasar hukum untuk penerbitan izin pertambangan bagi masyarakat dengan memperhatikan kriteria tertentu. Sementara itu, Wilayah Pencadangan Negara dapat diusahakan dengan mengubah statusnya menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus sesuai ketentuan hukum.

Meskipun sudah masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan, penetapan ini tidak serta-merta membuat kawasan perairan tersebut bisa langsung ditambang secara bebas. Kebijakan ini masih menyisakan berbagai proses perizinan lanjutan serta persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait. Suatu wilayah baru dapat dilakukan kegiatan penambangan apabila statusnya telah resmi bergeser menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Dengan demikian, dalam konteks penetapan WUP di perairan Ujung Kulon ini, kegiatan penambangan sama sekali belum bisa dilakukan.

Berdasarkan peta wilayah kerja yang ditampilkan di situs resmi Balai Taman Nasional Ujung Kulon, terdapat penjelasan rinci mengenai cakupan kawasan konservasi tersebut. Peta resmi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan tidak hanya di daratan. Cakupan wilayah konservasi tersebut ternyata juga meliputi wilayah perairan yang berada di sekitarnya secara terpadu. Hal ini menunjukkan luasnya yurisdiksi perlindungan lingkungan di kawasan habitat satwa langka tersebut.

Dalam dokumen resmi tersebut, luas keseluruhan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tercatat mencapai angka 105.694,46 hektar secara keseluruhan. Angka luasan yang sangat luas itu terdiri dari daratan seluas sekitar 61.357 hektar dan perairan seluas 44.337 hektar. Komposisi wilayah daratan dan perairan ini dikelola secara bersama demi menjaga kelestarian ekosistem alam yang ada di ujung barat Pulau Jawa. Pemerintah terus memantau perkembangan regulasi sektor pertambangan agar tetap sejalan dengan upaya perlindungan kawasan konservasi alam.

#KementerianESDM #UjungKulon #BeritaTambang