Sebuah unggahan di media sosial X yang beredar pada Jumat, 6 November, mengeklaim bahwa Kementerian Agama hanya mengakui agama samawi sebagai agama yang sah di Indonesia. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa agama Hindu, Buddha, dan Khonghucu tidak lagi diakui oleh negara. Sebagai informasi, agama samawi terdiri dari agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Unggahan itu juga menampilkan poster digital bergambar gedung kementerian, bendera negara, serta simbol agama-agama tertentu yang diberi tanda silang merah.
Poster digital yang beredar tersebut turut dilengkapi tulisan yang berbunyi Berdasarkan Hasil Rapat dan Mulai Sekarang. Narasi dalam poster itu menegaskan bahwa kementerian hanya mengakui agama samawi dan menyatakan agama Hindu, Buddha, serta Khonghucu tidak lagi diakui negara. Masyarakat diimbau untuk tidak langsung percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya di ruang digital. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, klaim yang termuat dalam poster digital tersebut terbukti tidak benar sama sekali.
Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Kementerian Agama masih secara jelas mencantumkan pembinaan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Hal tersebut tercantum secara resmi dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama. Peraturan presiden ini menjadi landasan hukum yang sah dalam menjalankan berbagai kebijakan kementerian. Masyarakat dapat memeriksa langsung salinan peraturan tersebut melalui JDIH BPK.
Dalam Pasal 6 huruf a peraturan presiden tersebut, salah satu fungsi Kementerian Agama adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Kebijakan itu juga mencakup bidang pendidikan agama, pendidikan keagamaan, serta pesantren. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap memasukkan agama Hindu, Buddha, dan Khonghucu dalam lingkup kebijakan pembinaan masyarakat beragama di kementerian.
Selain ketentuan mengenai tugas kementerian, Pasal 7 pada peraturan presiden yang sama tetap mencantumkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam susunan organisasi. Sementara itu, layanan untuk masyarakat Khonghucu tetap tercantum melalui Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu. Struktur organisasi ini memperlihatkan kehadiran negara dalam melayani berbagai umat beragama di tanah air secara adil.
Ketentuan tersebut juga sejalan dengan informasi pada situs resmi Kementerian Agama yang dapat diakses publik. Dalam penjelasan tugas dan fungsinya, kementerian secara eksplisit mencantumkan enam bidang bimbingan masyarakat secara lengkap tanpa terkecuali. Enam bidang bimbingan tersebut meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Transparansi informasi ini disajikan agar masyarakat dapat memahami lingkup pelayanan keagamaan secara utuh.
Selain ketentuan mengenai tugas kementerian, kebebasan beragama di Indonesia juga dijamin secara tegas di dalam konstitusi negara. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Sementara itu, Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama serta kepercayaannya.
Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Kementerian Agama hanya mengakui agama samawi dan tidak lagi mengakui Hindu, Buddha, serta Khonghucu merupakan informasi yang tidak benar. Informasi sesat tersebut dikategorikan sebagai hoaks oleh Tim JACX dengan editor M Arief Iskandar. Masyarakat senantiasa diingatkan untuk selalu menyaring setiap informasi yang diterima dari media sosial sebelum menyebarkannya kembali ke ruang publik.
#CekFakta #Kemenag #LawanHoaks