Kabar Netizen Terkini – Nama Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin mencuat ke ruang publik karena akun Twitter anonim @PartaiSocmed melontarkan tuduhan liar mengenai dugaan manuver politik yang melibatkan dirinya bersama dua tokoh sipil, Said Didu dan Sudirman Said.
Dalam cuitan bertanggal 21 April dan 1 Mei 2025, akun tersebut menyebut bahwa Said Didu dan Sudirman Said sedang “PDKT” atau pendekatan kepada Sjafrie untuk bisa masuk dalam lingkar kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, akun tersebut menuduh keduanya lebih loyal kepada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), sehingga jika masuk ke pemerintahan, akan menjadi “duri dalam daging”.
Narasi tersebut kemudian dikemas dengan gambar metaforis yang insinuatif, serta mendapat perhatian cukup luas dari publik di platform X (Twitter), mencapai lebih dari 100 ribu tayangan. Namun, tidak satu pun bukti konkret disampaikan untuk mendukung tuduhan tersebut.
Menanggapi hal ini, sumber dari lingkungan intelijen menyampaikan bahwa dugaan kuat menyebut akun @PartaiSocmed dikendalikan oleh Mustofa Nahrawardaya, sosok kontroversial yang dikenal aktif dalam produksi opini politik sejak Pilpres 2014. Mustofa tercatat memiliki rekam jejak sebagai Koordinator Relawan IT BPN Prabowo–Sandi 2019, dan sempat ditangkap pada 2019 karena menyebarkan hoaks terkait kerusuhan 22 Mei.
“Pola ini bukan hal baru. Tuduhan spekulatif sering dijadikan alat untuk memecah belah atau mengganggu stabilitas politik,” ujar seorang analis intelijen.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sendiri diketahui tidak pernah terlibat dalam manuver politik partisan. Sejak diangkat sebagai Menteri Pertahanan, beliau menunjukkan komitmen kuat pada tugas pokoknya: memperkuat sistem pertahanan negara, menjaga netralitas TNI, dan mendorong profesionalisme dalam tubuh militer.
Pengamat militer menilai bahwa upaya mem-framing Sjafrie sebagai ‘pintu masuk kelompok tertentu’ adalah bentuk pelemahan moral terhadap figur pertahanan negara yang sedang fokus menjalankan amanat negara.
“Kalau ini tidak segera diklarifikasi, bisa merusak kepercayaan publik terhadap pejabat pertahanan dan menimbulkan disharmoni dalam kabinet,” tegas sumber tersebut.
Pemerintah dan masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap narasi liar yang disebarkan oleh akun-akun tidak kredibel di media sosial. Fitnah politik bukan hanya merusak reputasi pribadi, tetapi juga berpotensi menimbulkan instabilitas yang tidak perlu.