JAKARTA – Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita kembali menjadi sorotan publik setelah diputar di berbagai kota dan lingkungan diskusi aktivis, mahasiswa, hingga komunitas sosial. Film tersebut dinilai tidak hanya menghadirkan kritik terhadap pembangunan nasional di Papua, tetapi juga berpotensi membentuk opini publik yang semakin negatif terhadap berbagai program pembangunan pemerintah di wilayah timur Indonesia.
Sejumlah pengamat menilai narasi yang dibangun dalam film tersebut cenderung menampilkan Papua sebagai simbol eksploitasi, ketidakadilan, dan konflik berkepanjangan tanpa memberikan ruang yang proporsional terhadap capaian pembangunan yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
Akibatnya, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas pembangunan Papua dan muncul kecenderungan hilangnya kepercayaan publik terhadap agenda percepatan pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah pusat.
Pembangunan Papua Dinilai Tertutup oleh Narasi Konflik
Dalam berbagai forum diskusi dan media sosial, film Pesta Babi disebut lebih banyak mengangkat isu pelanggaran HAM, eksploitasi sumber daya alam, konflik agraria, hingga kritik terhadap investasi nasional. Narasi tersebut kemudian menyebar luas melalui media digital, TikTok, Instagram, YouTube, hingga jaringan aktivis kampus.
Padahal, pemerintah selama beberapa tahun terakhir telah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan Papua, mulai dari pembangunan jalan Trans Papua, fasilitas pendidikan, rumah sakit, bandara, hingga program pemberdayaan masyarakat dan otonomi khusus.
Namun derasnya konten kritik yang dibangun secara emosional melalui visual dokumenter dinilai mampu mempengaruhi persepsi publik, khususnya generasi muda yang aktif mengonsumsi informasi dari media sosial.
“Film dokumenter memiliki kekuatan membangun emosi dan persepsi. Ketika yang ditampilkan hanya sisi konflik dan penderitaan, maka publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap seluruh proses pembangunan yang sedang berjalan,” ujar salah satu pengamat komunikasi sosial.
Dinilai Bangun Sentimen Anti Pemerintah dan Anti Investasi
Selain mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Papua, film tersebut juga dinilai berpotensi memunculkan sentimen anti pemerintah dan anti investasi. Beberapa kelompok aktivis disebut menggunakan pemutaran film sebagai ruang konsolidasi untuk memperkuat narasi penolakan terhadap proyek pembangunan strategis nasional.
Di sejumlah wilayah, kegiatan nonton bareng film tersebut bahkan diikuti diskusi terbuka yang membahas isu kolonialisme modern, oligarki, hingga kritik terhadap aparat keamanan dan investasi di Papua.
Fenomena ini dinilai dapat memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan negara apabila tidak diimbangi dengan penyampaian informasi yang utuh dan objektif mengenai kondisi pembangunan di Papua saat ini.
Pemerintah Dinilai Perlu Perkuat Narasi Positif Papua
Pengamat menilai pemerintah perlu lebih aktif memperkuat narasi positif mengenai Papua melalui pendekatan komunikasi publik yang lebih humanis dan terbuka. Selama ini, capaian pembangunan dinilai kalah cepat dibanding penyebaran narasi negatif di media sosial.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga dinilai perlu memperkuat ruang dialog, transparansi informasi, serta keterlibatan masyarakat adat dan generasi muda Papua dalam pembangunan daerah.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima narasi konflik semata, tetapi juga melihat adanya perubahan, peluang, dan kemajuan yang sedang dibangun di Papua.