Karawang – Situasi di Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya berhasil menciptakan stabilitas pasca intervensi Satgas Premanisme, kini pihak kampus menghadapi tantangan baru: dugaan penyalahgunaan profesi jurnalis oleh oknum yang ditengarai memiliki kepentingan politik dan ekonomi tertentu.
Dalam keterangannya, Rohendra Fathammubina, S.H., M.H., dosen tetap Fakultas Hukum Unsika, menyebut bahwa situasi kampus sempat kembali kondusif berkat langkah strategis Satgas Premanisme dalam memberantas praktik intimidasi di lingkungan akademik. Namun, ketenangan itu rupanya belum sepenuhnya pulih.
Oknum Wartawan Diduga Lakukan Tekanan ke Rektorat
Baru-baru ini, seorang pria bernama Jajat, yang mengaku sebagai wartawan lokal di Karawang, melakukan peliputan di sekitar kawasan Kampus Unsika 2. Aktivitas tersebut tidak hanya dilakukan tanpa koordinasi resmi, tetapi juga disertai tindakan yang dinilai menekan pihak rektorat. Ironisnya, ia melibatkan Karda Wiranata — mantan Ketua DPRD dan mantan Ketua DPC PDIP Karawang — dalam manuver tersebut.
Keduanya disebut-sebut mencoba “sidak” dan menuntut audit terhadap proyek pembangunan kampus, termasuk pembangunan kelas berbasis kontainer yang sempat menuai perdebatan publik beberapa waktu lalu. Meski diklaim sebagai bentuk kontrol sosial, pihak kampus menilai langkah tersebut sarat kepentingan di luar nilai-nilai jurnalistik.
“Kami khawatir, ada penyalahgunaan identitas media demi kepentingan tertentu, yang justru mengganggu integritas dan independensi institusi pendidikan tinggi,” ujar salah satu pejabat keamanan internal kampus.
Audit Dijadikan Alat Tekanan, Indikasi Politisasi Proyek Kampus
Pihak Unsika menyebut bahwa dugaan penyalahgunaan profesi ini bukan insiden pertama. Pola serupa pernah terjadi saat proyek pembangunan kontainer di Kampus Unsika 1 disorot dengan narasi provokatif. Hal ini memperkuat indikasi bahwa motif di balik “liputan” tersebut bukan semata demi kepentingan publik, melainkan berpotensi menjadi bagian dari upaya untuk memperoleh proyek atau akses terhadap tender pembangunan.
Kampus Dorong Kolaborasi Lebih Erat dengan Satgas Premanisme
Menyadari besarnya potensi intervensi eksternal, pihak Unsika berharap dapat mengadakan pertemuan lanjutan dengan Dr. H. Kurniawan, Ak., CA., Kepala Biro Umum Perencanaan dan Keuangan Unsika. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dengan Satgas Premanisme, agar proyek-proyek kampus terlindungi dari potensi gangguan ormas atau kelompok berkedok masyarakat lokal.
“Kami butuh dukungan nyata agar aktivitas pendidikan tidak terusik oleh tekanan non-akademik. Apalagi jika itu bermotif politik atau bisnis,” tegas sumber internal kampus.
Kesimpulan: Perlindungan Institusi Pendidikan adalah Keniscayaan
Peristiwa ini menunjukkan bahwa tantangan keamanan di kampus tak lagi sebatas premanisme konvensional. Saat media disalahgunakan dan politikus turun tangan demi kepentingan tersembunyi, kolaborasi strategis antara kampus dan aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mutlak.
Masa depan pendidikan di Karawang tidak boleh digadaikan oleh ambisi kelompok tertentu. Unsika harus dijaga sebagai ruang ilmiah yang steril dari tekanan dan kepentingan eksternal.