Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis. Agenda pengesahan tunggal tersebut berlangsung di gedung DPR dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Kehadiran pimpinan lain mendampingi jalannya sidang penting yang menjadi sorotan publik luas tersebut.
Sejumlah pimpinan DPR turut mendampingi pimpinan sidang meliputi Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Jalannya rapat pengesahan tersebut dihadiri atau ditandatangani oleh 361 dari total keseluruhan 573 anggota dewan. Seluruh anggota yang hadir dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan itu berasal dari berbagai fraksi yang ada di parlemen.
Pimpinan sidang Puan Maharani sempat melontarkan pertanyaan kepada forum sidang untuk memastikan persetujuan bersama. “Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” ujar Puan yang langsung dijawab dengan kata setuju oleh seluruh peserta rapat paripurna.
Sebelum pengesahan resmi tersebut, seluruh fraksi di DPR telah menyepakati aturan ini dalam rapat pleno tingkat satu di Komisi III DPR. Rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Rabu. Dalam pandangan resmi yang disampaikan, seluruh fraksi menyatakan menyetujui RUU tersebut untuk dibawa ke paripurna tanpa ada catatan.
Para legislator menilai regulasi baru ini sudah mangkrak selama delapan belas tahun dan tidak kunjung dibahas secara serius sebelumnya. Kini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, peraturan tersebut akhirnya rampung jauh sebelum tenggat waktu yang ditentukan pada 15 Desember. Perwakilan fraksi PKS, Nasir Djamil, menyatakan rasa syukur atas penyelesaian aturan yang sangat dinantikan masyarakat luas sejak lama.
“Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008,” ujar perwakilan fraksi PKS Nasir Djamil. Pernyataan tersebut menegaskan betapa panjang perjalanan legislasi yang harus dilalui hingga akhirnya mencapai tahap pengesahan paripurna.
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej menjelaskan secara rinci substansi yang diatur dalam regulasi tersebut. Pada prinsipnya, aturan ini mengatur skema perampasan aset melalui proses tindak pidana maupun tanpa melalui putusan pidana. Pemerintah berharap tahapan hukum acara dapat berjalan adil dan memberikan kepastian bagi masyarakat luas.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil,” kata Eddy dalam paparannya mewakili pandangan pemerintah di rapat pada Rabu. Regulasi ini mencakup berbagai jenis kejahatan berat mulai dari korupsi, narkotika, terorisme, hingga kejahatan siber.
Undang-undang baru ini memuat tujuh poin pengaturan utama yang mencakup ruang lingkup tindak pidana dan jenis aset yang dapat dirampas. Selain itu, terdapat aturan mengenai hukum acara perampasan, pengelolaan dan pengawasan oleh badan khusus bentukan Presiden, serta sistem berbasis teknologi. Seluruh kerangka pengaturan tersebut dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penegakan hukum.
#PerampasanAset #DPRRI #BeritaHukum
