DKPP Segera Sidangkan Aduan KPU Terkait Syarat Pencalonan Gibran

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera menyidangkan aduan terhadap KPU terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, rencananya sidang perdana tersebut akan digelar pada Senin, 23 November 2026 mendatang. Berbagai pihak telah melaporkan para komisioner KPU RI ke lembaga etik penyelenggara pemilu ini untuk menguji dugaan pelanggaran. Publik menantikan jalannya persidangan ini guna mengetahui kelanjutan polemik administratif yang terjadi selama proses pemilu lalu.

Dari total lima aduan yang masuk ke meja DKPP, empat laporan dinyatakan telah memenuhi syarat dalam verifikasi materiel. Keempat laporan tersebut kini sudah resmi dilimpahkan menjadi perkara untuk diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim etik. Langkah verifikasi ini dilakukan melalui serangkaian rapat pleno yang diselenggarakan secara bertahap oleh lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Sementara itu, satu aduan lainnya dinyatakan gugur karena sebelumnya berstatus belum memenuhi syarat pada tahap verifikasi administrasi.

Rapat verifikasi materiil pertama dilaksanakan pada 4 November 2026 dan menghasilkan dua aduan yang memenuhi syarat. Kedua pengadu tersebut masing-masing disampaikan oleh Sri Afrianis bersama Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan serta Muhammad Afghan Ababil. Berkas laporan mereka kemudian dilimpahkan ke Bagian Persidangan DKPP pada 9 November 2026. Perkara ini masing-masing teregistrasi secara resmi sebagai Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 dan Perkara Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026.

Dua aduan berikutnya dinyatakan memenuhi syarat dalam rapat verifikasi materiil yang berlangsung pada 10 November 2026. Laporan tersebut masing-masing diajukan oleh Paman Nurlette bersama Novi Manaban serta Denny Indrayana dkk. Berkas perkara dari kelompok pengadu ini kemudian tercatat sebagai Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026 dan Perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026. Seluruh laporan ini mengangkat pokok aduan yang saling berkaitan erat mengenai proses pendaftaran calon wakil presiden sebelumnya.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, menyatakan bahwa keempat perkara tersebut akan diperiksa secara bersamaan dalam satu rangkaian persidangan. Menurut Heddy Lugito, penggabungan ini dilakukan karena terdapat kesamaan pihak teradu serta pokok aduan yang saling beririsan. Pemeriksaan menyeluruh ini diharapkan mampu mengupas tuntas substansi laporan yang diajukan oleh para pemohon kepada lembaga penegak etik pemilu. Penyelarasan jadwal sidang ini juga bertujuan agar proses penegakan kode etik dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan sidang pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan melalui empat agenda utama yang dijadwalkan secara berurutan. Agenda pertama adalah mendengarkan pokok aduan dari pihak pengadu serta mendengarkan jawaban dari pihak teradu. Tahapan berikutnya mencakup agenda mendengarkan keterangan pihak terkait serta mendengarkan keterangan saksi sekaligus memeriksa alat bukti di persidangan. Agenda terakhir dalam rangkaian pemeriksaan ini adalah mendalami keterangan dari para pihak yang bersengketa di hadapan majelis.

Heddy Lugito merinci bahwa masing-masing dari keempat agenda tersebut akan dilaksanakan pada hari yang berbeda secara berturut-turut. Rangkaian persidangan ini dijadwalkan berlangsung pada 23 November, 24 November, 25 November, hingga 1 Desember 2026. Jadwal yang telah tersusun rapi ini menjadi pedoman bagi para pihak untuk hadir mengikuti jalannya persidangan etik. Semua pihak yang terlibat diimbau untuk mematuhi seluruh tahapan acara persidangan yang telah ditetapkan oleh DKPP.

Sebelumnya, Denny Indrayana bersama sejumlah tokoh dan organisasi mendatangi kantor DKPP di Jakarta Pusat untuk melaporkan komisioner KPU. Kelompok pelapor tersebut terdiri atas KIPP, Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, serta Mercy Sihombing. Mereka menyoroti persoalan syarat pendidikan serta dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat 3 dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Menurut para pengadu, aturan tersebut dianggap manipulatif dan tidak melalui pembahasan yang semestinya dengan Komisi II DPR.

Denny Indrayana menegaskan bahwa langkah pengaduan ini merupakan kelanjutan perjuangan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menilai persoalan keabsahan syarat pencalonan tersebut belum sepenuhnya tuntas dan memerlukan pengujian etik secara mendalam. Para pelapor merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal proses hukum dan administrasi kepemiluan demi tegaknya aturan yang berlaku. Sidang yang akan segera digelar ini menjadi babak baru dalam rangkaian pengujian integritas penyelenggara pemilu di tanah air.

#DKPP #KPU #Pilkada2024