Kabar Netizen Terkini – Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, menyampaikan desakan keras kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) di pesisir Tangerang, Banten. Ia menilai proyek tersebut telah membawa dampak serius terhadap kehidupan masyarakat pesisir, termasuk penggusuran nelayan dan penghilangan akses terhadap laut demi kepentingan segelintir pemilik modal besar.
“Dulu rakyat melawan penjajah dengan bambu runcing, kini rakyat dijerat oleh pagar bambu dan tembok laut buatan. Ini bukan sekadar pembangunan—ini bentuk penjajahan gaya baru,” ujar Noor dalam keterangan tertulis yang diterima media pada Selasa (10/6/2025).
Menurutnya, proyek PIK 2 telah melanggar prinsip pembangunan berkeadilan serta menimbulkan krisis kemanusiaan dan kerusakan ekologi di wilayah pesisir. Ia menyoroti nasib ribuan nelayan yang kehilangan mata pencaharian akibat laut mereka dibatasi dan dialihfungsikan untuk kepentingan properti dan investasi.
“Laut itu milik rakyat, bukan untuk dikapling oleh konglomerat. Negara seharusnya melindungi ruang hidup warganya, bukan malah menyerahkannya ke pihak swasta,” lanjutnya.
Noor juga mengkritik keras kegiatan penanaman mangrove yang digelar di lokasi reklamasi dan dihadiri sejumlah tokoh elite, termasuk pengusaha Aguan dan purnawirawan jenderal A.M. Hendropriyono. Ia mempertanyakan motif di balik kegiatan tersebut dan menilai bahwa simbol lingkungan digunakan untuk menutupi perampasan ruang rakyat.
“Apakah mereka sadar sedang berdiri di atas penderitaan rakyat? Jangan jadikan kegiatan hijau sebagai tameng proyek abu-abu,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa proyek reklamasi tersebut berpotensi melanggar berbagai regulasi, seperti UU No. 27 Tahun 2007 junto UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan juga Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 yang menjamin hak-hak konstitusional nelayan tradisional.
“Ini bukan hanya isu tata ruang, ini pelanggaran terhadap hak hidup dan keadilan ekologis. Negara harus berpihak pada rakyat, bukan pada beton dan kekuasaan uang,” katanya.
Sebagai penutup, Noor menyerukan agar Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan proyek tersebut.
“Segera hentikan proyek PIK 2, buka kembali akses laut untuk rakyat, dan pulihkan hak nelayan. Jika tidak, sejarah akan mencatat bahwa di era pemerintahan ini, laut diserahkan ke tangan swasta. Bung Karno pasti bersedih menyaksikan ini,” pungkasnya.