Cek Fakta: Benarkah Perusahaan Wajib Setor Dana Pesangon ke Danantara?

Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim bahwa Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara mulai Oktober 2027. Unggahan tersebut antara lain disebarkan oleh akun Facebook Dani Kurniawan dan akun platform X @OrangWaras82 pada Sabtu, 14 November 2026. Narasi itu juga menyertakan foto Menteri Ketenagakerjaan Yassierli serta klaim bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Para pengunggah turut melampirkan beberapa tangkapan layar tautan berita dari media daring sebagai rujukan atas klaim yang mereka sebarkan.

Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, penelusuran lebih lanjut dilakukan terhadap berita-berita yang dijadikan acuan oleh para pengunggah media sosial tersebut. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa judul berita asli di laman Bisnis.com sebenarnya berbeda dengan apa yang dituliskan dalam unggahan yang beredar. Judul asli artikel tersebut adalah Kemnaker Wajibkan Perusahaan Setor Dana Pesangon Secara Terpusat Mulai Oktober 2027. Berita yang terbit pada Sabtu, 14 November 2026 itu sama sekali tidak pernah menyebutkan Danantara sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon.

Artikel terkait di laman Kumparan Bisnis dengan judul UU Pelindungan Ketenagakerjaan Wajibkan Pengusaha Siapkan Dana Cadangan Pesangon juga tidak memuat penyebutan Danantara. Di dalam berita-berita tersebut, hanya dijelaskan bahwa perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan pengelolaan dana pesangon ke Dana Cadangan Pesangon yang dikelola secara terpusat oleh lembaga pemerintah. Namun, tidak ada satu pun rujukan yang menyatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara adalah pihak yang dimaksud. Modifikasi judul dan penambahan narasi pihak pengelola dilakukan oleh pihak pengunggah di media sosial tanpa dasar yang akurat.

Pihak Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan bantahan resmi dan menyatakan bahwa informasi mengenai kewajiban penyetoran dana cadangan pesangon ke Danantara adalah tidak benar. Hingga saat ini, pihak Pemerintah belum pernah menetapkan atau menunjuk lembaga tertentu yang akan bertindak sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri. Keterangan itu dimuat dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker yang dirilis pada Sabtu, 14 November 2026.

Direktur Jenderal PHI-JSK Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa kementeriannya tidak pernah menyampaikan pernyataan tentang penunjukan Danantara sebagai pengelola dana pesangon. Kemnaker juga menyatakan tidak pernah berniat bertindak sebagai lembaga pengelola dana cadangan tersebut secara langsung. Informasi yang menyebutkan adanya kewajiban pengusaha menyetorkan dana ke Danantara dipastikan keliru karena belum ada keputusan penetapan dari Pemerintah. Seluruh ketentuan teknis mengenai pengelolaan dana masih memerlukan peraturan pelaksanaan lanjutan yang belum rampung dibahas.

Putri menjelaskan bahwa ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengamanatkan dibutuhkannya peraturan pelaksanaan agar kebijakan dapat diterapkan secara operasional di lapangan. Berbagai aspek teknis menyangkut mekanisme dan pihak pengelola masih memerlukan tahapan perumusan yang matang. Oleh sebab itu, segala informasi mengenai pihak pengelola yang telanjur beredar luas belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah.

Menanggapi situasi tersebut, pihak Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau seluruh masyarakat, khususnya kalangan pengusaha serta para pekerja dan buruh, agar tidak mudah percaya. Masyarakat diminta untuk tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya di ruang digital. Setiap pihak diharapkan selalu mengacu pada penjelasan resmi dari Pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan resmi nantinya akan disampaikan secara transparan setelah melalui tahapan pembahasan dan penetapan peraturan yang sah.

Kesimpulan dari penelusuran fakta ini menunjukkan bahwa narasi yang mengeklaim adanya kewajiban penyetoran dana pesangon ke Danantara adalah informasi yang salah. Adanya ketidaktepatan judul dan isi kutipan berita daring memperkuat dugaan bahwa unggahan tersebut bersifat menyesatkan publik. Pemerintah meminta masyarakat tetap waspada terhadap segala bentuk informasi simpang siur yang beredar di berbagai platform media sosial.

#CekFakta #Kemnaker #Danantara