Otoritas perlindungan data Italia menjatuhkan denda sebesar 805 juta euro atau setara dengan Rp16,4 triliun kepada perusahaan teknologi Meta. Sanksi finansial yang cukup besar ini diberikan menyusul temuan bahwa perusahaan tersebut mengakses foto, video, serta metadata di perangkat Android pengguna. Tindakan itu dilakukan tanpa memperoleh persetujuan yang spesifik serta didasarkan pada informasi yang memadai dari para pemilik perangkat. Peristiwa ini menjadi sorotan penting mengenai perlindungan privasi data pribadi di ranah digital internasional yang melibatkan jutaan pengguna.
Permasalahan hukum ini berkaitan erat dengan fitur Facebook yang bertajuk Get suggestions from gallery when browsing Facebook. Fitur kontroversial tersebut pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2023 lalu oleh pihak pengembang. Sistem dari fitur itu secara otomatis menyarankan berbagai foto serta video yang tersimpan di dalam ponsel pintar pengguna agar bisa dibagikan langsung melalui platform media sosial tersebut. Akibat implementasi ini, privasi penyimpanan lokal di dalam perangkat pengguna menjadi rentan terpapar oleh sistem aplikasi tanpa disadari sepenuhnya.
Hasil investigasi mendalam menunjukkan bahwa aplikasi Facebook meminta satu persetujuan tunggal untuk beberapa fungsi sekaligus kepada pengguna. Permintaan izin akses tersebut didahului oleh sebuah pemberitahuan umum yang dinilai tidak transparan. Notifikasi itu gagal menjelaskan secara jelas kepada pengguna bahwa aplikasi tersebut juga dapat mengakses keseluruhan galeri foto mereka. Praktik pengumpulan data terselubung ini memicu perhatian serius dari lembaga pengawas privasi di negara tersebut untuk segera mengambil tindakan tegas.
Temuan lain dalam investigasi mengungkapkan bahwa fitur peninjauan galeri tersebut secara otomatis diaktifkan dalam mode default. Pengaturan awal ini berpotensi besar memungkinkan aplikasi untuk merambah seluruh arsip foto pengguna segera setelah izin diberikan. Praktik operasional semacam ini dinilai telah melanggar ketentuan dalam Pasal 122 Kode Privasi Italia. Pasal tersebut merupakan instrumen hukum yang mengimplementasikan Arahan ePrivacy Uni Eropa guna melindungi berbagai informasi sensitif yang tersimpan di dalam perangkat pribadi pengguna.
Proses investigasi resmi terhadap raksasa teknologi ini mulai digulirkan pada bulan Juli 2025. Penyelidikan tersebut bermula dari adanya pengaduan resmi yang diajukan oleh Pusat Perlindungan Konsumen Bolzano kepada pihak berwenang. Tim pemeriksa kemudian melakukan analisis teknis secara menyeluruh terhadap sistem aplikasi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Diperkirakan ada sekitar 20 juta pengguna perangkat Android di wilayah Italia yang berpotensi terdampak langsung oleh pelanggaran privasi ini.
Pihak otoritas Italia menegaskan secara tegas bahwa akses terhadap segala informasi di dalam ponsel pintar harus didasarkan pada persetujuan. Persetujuan tersebut wajib diberikan secara bebas serta didasarkan pada informasi yang memadai bagi pemilik data. Kebijakan ini berlaku mutlak terlepas dari apakah data pribadi tersebut kemudian dikirimkan ke server lain atau kerugian materiil dapat dibuktikan. Perlindungan terhadap data pribadi pengguna perangkat genggam menjadi prioritas utama dalam penegakan regulasi tersebut.
Menanggapi keputusan hukum yang mengikat ini, Meta diwajibkan untuk segera mengubah kebijakan privasi aplikasinya. Perusahaan tersebut harus mengajukan permintaan persetujuan secara terpisah kepada pengguna serta menjelaskan tujuan fitur dengan transparan. Selain itu, mereka wajib memastikan fitur tersebut tetap berada dalam posisi nonaktif secara default dalam kurun waktu 60 hari. Ketentuan perubahan ini juga berlaku bagi para pengguna terdahulu yang sebelumnya telah telanjur memberikan izin akses kepada aplikasi.
Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, Meta diwajibkan melaporkan berbagai langkah awal dalam kurun waktu 30 hari. Mereka juga harus menyampaikan perincian tindakan nyata yang telah diterapkan dalam waktu 90 hari kepada pihak otoritas. Di sisi lain, lembaga pengawas dengan tegas menolak seluruh keberatan Meta terkait masalah yurisdiksi. Otoritas menyatakan bahwa peraturan ePrivacy tidak menerapkan mekanisme satu pintu Uni Eropa dalam menangani kasus pelanggaran privasi tersebut.
Penetapan besaran sanksi finansial ini telah mempertimbangkan berbagai faktor penting seperti skala serta lamanya pelanggaran berlangsung. Catatan tindakan hukum sebelumnya terhadap Meta pada tahun 2019 turut menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan denda. Sanksi juga diperberat oleh sikap perusahaan yang dinilai kurang menunjukkan kerja sama yang baik selama proses pemeriksaan. Walaupun demikian, pemeriksaan saat ini belum mencakup penggunaan konten galeri untuk pelatihan kecerdasan buatan, namun otoritas tetap membuka peluang penyelidikan terpisah di masa mendatang.
#Meta #PrivasiData #OtoritasItalia