Irjen Eko Hadapi Sidang Etik Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap tersangka kasus penyadapan ilegal kepada Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Irjen Pol Eko Hadi Santoso, mulai digelar pada hari Selasa. Pelaksanaan sidang etik ini berlangsung di lingkungan Divisi Propam Polri dengan menghadirkan sejumlah perwira tinggi sebagai majelis pengadil. Perkara ini menarik perhatian publik luas menyusul keterlibatan sejumlah jenderal aktif di dalam tubuh Korps Bhayangkara.

Komjen Pol Hendro Pandowo yang menjabat sebagai mantan Irjen Kemenkum ditunjuk untuk memimpin langsung majelis sidang etik bagi Irjen Eko Hadi Santoso. Posisi Wakil Ketua KKEP diisi oleh Aslog Polri Irjen Pol Agus Dwi Hermawan bersama tiga anggota majelis lainnya. Ketiga anggota tersebut adalah Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.

Proses persidangan kode etik ini merupakan bagian dari mekanisme internal kepolisian untuk menegakkan aturan profesi yang berlaku. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa seluruh rangkaian proses hukum ini mengedepankan prinsip profesional serta objektif. Penegakan etik tersebut juga dilakukan secara prosedural dan proporsional demi menjunjung tinggi akuntabilitas lembaga. Langkah ini diambil setelah Irjen Eko Hadi ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara tersebut.

Dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada Irjen Eko Hadi meliputi penyalahgunaan wewenang serta tindakan yang dinilai tidak profesional dan tidak prosedural. Selain itu, ia juga diduga terlibat dalam permufakatan untuk melakukan akses ilegal di lingkungan kepolisian. Tindakan tersebut diduga dilakukan ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Akses ilegal itu menggunakan fasilitas di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri.

Akibat perbuatan tersebut, perwira tinggi Polri itu dijerat dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ketentuan itu juga juncto sejumlah aturan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tersangka lainnya mencakup eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Slamet Uliandi.

Salah satu tersangka dalam perkara ini, yaitu Irjen Ahrie Sonta, sudah menjalani sidang etik pekan lalu dan dijatuhi vonis pemecatan atau PTDH. Namun, yang bersangkutan memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan sidang etik yang telah menjatuhkan sanksi pemecatan tersebut. Sementara itu, sebagian besar tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri guna kepentingan proses hukum lanjutan. Temuan awal kepolisian juga menyebutkan bahwa korban penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, melainkan juga para menteri hingga tokoh masyarakat.

Terkait kelanjutan penanganan perkara, pihak kepolisian memastikan bahwa seluruh terduga pelanggar akan menjalani proses sidang etik tanpa terkecuali. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus atau keistimewaan bagi siapapun dalam penegakan hukum ini. Polri memiliki sistem serta prosedur baku yang berlaku bagi setiap anggota yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi. Mengenai jadwal sidang etik untuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pihak kepolisian belum memberikan informasi pasti.

Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai waktu pelaksanaan sidang etik maupun susunan majelis yang akan mengadili Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kendati demikian, pihak kepolisian menjamin bahwa perangkat komisi sidang untuk mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu akan segera ditentukan oleh Kapolri. Seluruh perkembangan terbaru mengenai jalannya proses penegakan hukum internal ini rencananya akan disampaikan kembali kepada publik pada kesempatan berikutnya.

#SidangEtikPolri #KabarPolri #PenyadapanIlegal