Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tidak lagi memiliki upaya hukum untuk membuktikan keabsahan ijazah miliknya. Pernyataan tersebut muncul setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang dinilai sudah final. Kondisi ini membuat penyetaraan pendidikan tersebut batal dan sejak semula dinilai tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Keputusan resmi kementerian ini mengubah peta situasi hukum terkait polemik yang ada di tengah masyarakat saat ini.
Pencabutan surat keterangan itu tertuang secara resmi dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026. Aturan tersebut membahas tentang pencabutan surat keterangan direktur jenderal sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2019 silam. Dalam diktum kesatu keputusan itu disampaikan secara tegas bahwa dokumen penyetaraan pendidikan Gibran telah dicabut. Langkah administrasi pemerintahan ini menjadi dasar utama dari rangkaian proses hukum lanjutan yang berkembang.
Melalui diktum kedua keputusan tersebut, kementerian menyatakan telah menarik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dari pihak yang dituju atau pihak lainnya. Dokumen tersebut kini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes yang berlaku umum. Keputusan administratif ini menutup seluruh celah administratif yang sebelumnya dipegang oleh pihak terkait. Penarikan dokumen resmi ini memperkuat posisi kementerian dalam menyelesaikan persoalan administrasi pendidikan tersebut.
Yusril Ihza Mahendra saat dikonfirmasi pada hari Kamis memberikan penjelasan mendalam mengenai jalan buntu yang dihadapi oleh Gibran. Ia menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang bersangkutan. Sementara itu, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, Gibran dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali. Posisi hukum ini mempersempit ruang gerak untuk melakukan perlawanan secara peradilan formal.
Lebih lanjut, ia juga sempat mendengar adanya upaya wakil presiden mendorong direktur jenderal untuk mengajukan peninjauan kembali. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2024, pejabat yang kalah di pengadilan tata usaha negara tidak diperbolehkan mengajukan peninjauan kembali. Aturan tersebut disamakan kedudukannya seperti jaksa yang tidak boleh mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pidana. Oleh karena itu, langkah hukum lanjutan dianggap tidak lagi memiliki dasar hukum yang kuat.
Menanggapi pernyataan pihak yang berencana melawan di pengadilan, Yusril menilai langkah tersebut sudah tidak ada gunanya lagi. Ia menyoroti gugatan yang sebelumnya diajukan oleh Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait persoalan surat keterangan pendidikan tersebut. Ia menduga persidangan di pengadilan tersebut akan segera dihentikan oleh majelis hakim yang bertugas. Penghentian ini diprediksi terjadi karena objek sengketa di dalam persidangan telah resmi dicabut oleh kementerian terkait.
Ketiadaan objek perkara di dalam ruang sidang membuat majelis hakim kehilangan dasar materiil untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila objek perkara sudah tidak ada lagi di dalam persidangan, maka tidak ada hal substansial yang bisa diperiksa oleh hakim. Situasi ini mengarah pada kepastian hukum administratif yang bersifat mengikat dan menyeluruh. Seluruh rangkaian regulasi dan keputusan yang telah diterbitkan kementerian menjadi acuan mutlak dalam penyelesaian masalah ini.
Pemerintah melalui kementerian terkait telah menjalankan kewenangan administratifnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah pencabutan dan penarikan dokumen ini mengakhiri polemik penyetaraan pendidikan yang sebelumnya menjadi perdebatan publik. Berbagai pihak kini harus menyesuaikan diri dengan status hukum terbaru dari dokumen yang telah dicabut tersebut. Keputusan ini sekaligus menutup seluruh spekulasi mengenai kelanjutan upaya hukum yang dapat ditempuh.
#KabarNetizen #BeritaHukum #YusrilIhzaMahendra