Yogyakarta – Sejumlah aktivis dan mahasiswa menghadiri forum diskusi bertajuk bedah buku Paradoks Indonesia karya Prabowo Subianto yang diselenggarakan oleh komunitas Pemuda Istimewa di Gandroeng Kopi, Yogyakarta, Minggu (19/7) malam. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 19.00 WIB tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai gagasan dalam buku sekaligus mengaitkannya dengan kondisi politik Indonesia saat ini.
Acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, kemudian dilanjutkan sambutan Ketua Pembina Pemuda Istimewa, Firman. Dalam pemaparannya, ia mengajak mahasiswa agar tetap menjaga daya kritis dan tidak bersikap apatis terhadap perkembangan sosial maupun politik nasional. Menurutnya, isi buku Paradoks Indonesia perlu dikaji secara objektif dengan mengedepankan nalar akademik, sehingga mahasiswa dapat menilai kesesuaian antara gagasan yang tertuang dalam buku dan realitas yang terjadi di masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam organisasi sebagai sarana membangun kapasitas kepemimpinan, memperluas wawasan, dan memperkaya pengalaman sebelum terjun ke ruang-ruang pengabdian yang lebih luas.
Pada sesi pemaparan materi, Ketua Harian Ikatan Alumni UPN “Veteran” Yogyakarta, Rama S. Nugraha, S.T., M.M., membahas konsep Bela Negara yang menurutnya harus diwujudkan melalui kontribusi nyata generasi muda dalam kehidupan berbangsa. Ia juga menyoroti dinamika demokrasi Indonesia yang dinilai menghadapi berbagai tantangan, sehingga memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga kualitas kehidupan demokratis.
Pembicara berikutnya, Sekretaris Jenderal Terra Justicia Indonesia sekaligus Advokat HAM, Abdul Haris Nepe, S.H., mengulas sejumlah pokok pemikiran dalam buku tersebut, khususnya mengenai persoalan ekonomi nasional dan praktik politik kekuasaan. Ia menjelaskan bahwa Prabowo dalam bukunya menggambarkan adanya kebocoran kekayaan negara dan eksploitasi sumber daya alam yang dinilai memiliki kemiripan dengan pola ekonomi pada masa kolonial.
Meski demikian, Abdul Haris juga menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap isi buku. Menurutnya, pembahasan mengenai eksploitasi sumber daya alam belum secara memadai memasukkan aspek kerusakan lingkungan dan dampak sosial budaya yang ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan dan pertambangan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal BEM APMD, Laurensius Ndunggoma, memberikan perspektif lain dengan membandingkan gagasan yang tertuang dalam buku dengan kondisi pemerintahan saat ini. Ia menilai terdapat sejumlah perbedaan antara narasi yang disampaikan dalam buku dengan implementasi kebijakan ketika penulisnya kini berada di posisi sebagai kepala pemerintahan.
Diskusi berlangsung secara interaktif hingga malam hari dengan diwarnai sesi tanya jawab dan pertukaran pandangan antara narasumber dan peserta. Berbagai pendapat yang muncul mencerminkan adanya ruang dialog yang terbuka mengenai isu-isu politik, demokrasi, ekonomi, serta arah pembangunan nasional dari sudut pandang kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil.