Jakarta – Mabes TNI memastikan bahwa penunjukan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog telah melalui kesepakatan antara TNI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Pengangkatan Mayjen TNI Novi Helmy sebagai Direktur Utama Bulog merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua institusi,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal TNI Hariyanto, saat dikonfirmasi pada Senin.
Namun, Hariyanto tidak merinci secara spesifik bentuk kerja sama yang tertuang dalam MoU tersebut.
Selain kesepakatan yang telah ada, keputusan untuk menunjuk Novi Helmy juga didasarkan pada pengalamannya dalam pembinaan Babinsa serta jaringan luas yang dimilikinya. Pengalaman tersebut dinilai dapat mendukung Bulog dalam menjalankan program ketahanan pangan nasional.
“Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah menyetujui penunjukan tersebut setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang bisa diberikan Mayjen TNI Novi Helmy di Bulog,” jelas Hariyanto.
Dengan keputusan ini, TNI berharap perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional semakin kuat.
“TNI selalu berkomitmen untuk mendukung kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas nasional, termasuk dalam memastikan ketahanan pangan yang merupakan bagian dari ketahanan nasional,” tambahnya.
Sebagai informasi, Menteri BUMN Erick Thohir telah melakukan perombakan di jajaran direksi Perum Bulog dengan menunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama.
Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025. Sebelumnya, Novi Helmy menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Ia akan memimpin Perum Bulog bersama dengan Hendra Susanto yang ditunjuk sebagai Direktur Keuangan.
Selain perubahan direksi, susunan Dewan Pengawas Perum Bulog juga mengalami pergantian sebagaimana tertuang dalam SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025. Dalam keputusan tersebut, Wicipto Setiadi yang sebelumnya menjabat sebagai Dewan Pengawas digantikan oleh Verdianto Iskandar Bitticaca, seorang purnawirawan Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.