JAKARTA – Pemutaran dan diskusi film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” yang berlangsung secara masif di berbagai wilayah Indonesia mulai menjadi perhatian publik. Film yang mengangkat isu Papua, lingkungan hidup, hingga kritik terhadap pembangunan nasional tersebut diketahui diputar di sejumlah kota besar dengan melibatkan jaringan aktivis, LSM, akademisi, hingga organisasi mahasiswa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film tersebut dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat dengan jumlah peserta bervariasi mulai dari puluhan hingga ratusan orang.
Kegiatan umumnya digelar di kantor LSM, organisasi kepemudaan, ruang komunitas, hingga lingkungan kampus.
Libatkan Aktivis HAM, Lingkungan dan Organisasi Mahasiswa
Sejumlah nama aktivis dan pegiat isu HAM serta lingkungan turut hadir sebagai pembicara dalam forum diskusi tersebut. Di antaranya Dandhy Laksono selaku sutradara film dan pendiri Watchdoc Documentary, perwakilan Greenpeace Indonesia, KontraS, YLBHI/LBH, ICW, Gerakan Reset Indonesia, hingga Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).
Dalam forum tersebut, mayoritas pembahasan menyoroti kebijakan pembangunan nasional di Papua yang dinilai terlalu sentralistik dan tidak melibatkan masyarakat adat secara optimal.
Selain itu, muncul pula narasi mengenai dugaan eksploitasi sumber daya alam, pelanggaran hak masyarakat adat, serta kritik terhadap relasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan korporasi dalam proyek pembangunan nasional.
Watchdoc dan Jejak Film Kritik Kebijakan Negara
Film “Pesta Babi” diproduksi oleh Watchdoc Documentary, rumah produksi dokumenter independen yang selama ini dikenal aktif mengangkat isu konflik agraria, lingkungan, HAM, hingga kritik kebijakan publik.
Sebelumnya, Watchdoc juga memproduksi sejumlah film dokumenter yang ramai diperbincangkan publik seperti Asimetris (2018), Sexy Killers (2019), dan Dirty Vote (2024).
Dalam berbagai produksinya, Watchdoc kerap menggandeng jaringan akademisi, aktivis sipil, media alternatif, dan organisasi advokasi untuk membangun ruang diskusi publik mengenai isu sosial-politik nasional.
Penyebaran Dinilai Terstruktur dan Sistematis
Didapatkan informasi yang menyebutkan bahwa film tersebut pertama kali diputar pada 7 Maret 2026 di Auckland, Selandia Baru, dalam forum yang berkaitan dengan isu Papua Barat. Selanjutnya, film mulai diputar di Indonesia pada 27 Maret 2026 di Sorong, Papua.
Sejak pertengahan April 2026, jaringan distribusi dan penyebaran film disebut berkembang secara cepat melalui media sosial dan komunitas-komunitas diskusi.
Menariknya, distribusi film tidak dilakukan secara bebas. Penyelenggara nobar diwajibkan membentuk komunitas kecil beranggotakan sekitar 10 hingga 25 orang, tidak menyebarluaskan film secara sembarangan, serta mendokumentasikan kegiatan pemutaran.
Pola tersebut dinilai menunjukkan adanya mekanisme distribusi yang terorganisir dan berbasis jaringan komunitas.
Dalam berbagai diskusi, isu Papua menjadi fokus utama pembahasan. Film tersebut membangun sudut pandang bahwa pembangunan nasional di Papua dianggap sebagai bentuk “kolonialisme modern” melalui pendekatan keamanan, eksploitasi sumber daya alam, dan marginalisasi masyarakat adat.
Pengamat sosial-politik menilai bahwa penggunaan medium film dokumenter memiliki daya pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik, terutama di kalangan mahasiswa dan generasi muda urban.
Melalui visual emosional, testimoni lapangan, dan ruang diskusi kolektif, film dokumenter dapat menjadi instrumen efektif untuk membangun solidaritas lintas isu, mulai dari lingkungan hidup, HAM, antikorupsi, hingga gerakan sosial anti oligarki.
Sejumlah analis menilai masifnya kegiatan nobar dan diskusi film tersebut menunjukkan berkembangnya pola baru gerakan sosial modern yang memanfaatkan media alternatif dan ruang komunitas sebagai alat konsolidasi opini publik.
Di sisi lain, fenomena ini juga memunculkan kekhawatiran terkait potensi meningkatnya polarisasi sosial apabila narasi yang berkembang hanya menonjolkan sisi konflik tanpa ruang dialog yang seimbang.
Dalam era perang informasi digital saat ini, pembentukan opini publik dinilai menjadi arena strategis yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Karena itu, masyarakat diimbau tetap kritis dalam menerima setiap informasi, memverifikasi berbagai sudut pandang, serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
Pengamat menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun demikian, seluruh dinamika sosial diharapkan tetap mengedepankan semangat persatuan nasional dan tidak berkembang menjadi agenda delegitimasi yang dapat memperuncing konflik sosial.
Di tengah derasnya arus propaganda digital dan perang opini global, penguatan nasionalisme, literasi informasi, serta ruang dialog yang sehat menjadi kunci menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI.
Indonesia membutuhkan kritik yang membangun, bukan narasi yang memecah belah persatuan bangsa.