DEPOK – Dinamika gerakan mahasiswa kembali menguat. Konsolidasi terbuka bertajuk #AparatKeparat: “Menolak Represivitas Aparat dan Menuntut Keadilan” digelar di PUSGIWA, lingkungan Universitas Indonesia, Depok.
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 32 elemen mahasiswa lintas kampus, antara lain dari UI, UNJ, PNJ, UPNJ, UNINDRA, POLIMEDIA, serta organisasi mahasiswa ekstra kampus. Forum ini menjadi ruang diskusi bersama terkait isu represivitas aparat dan rencana aksi lanjutan.
Soroti Kasus Kekerasan dan Reformasi Polri
Dalam pembahasan, peserta menilai terdapat peningkatan tindakan kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil, termasuk mengangkat kasus meninggalnya seorang siswa di Maluku sebagai salah satu latar belakang moral gerakan.
Diskusi berkembang pada beberapa isu utama:
- Tuntutan hukuman maksimal terhadap aparat pelaku kekerasan.
- Pencopotan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban struktural.
- Reformasi total Polri mencakup aspek struktural, kultural, dan instrumental.
- Pembatasan kewenangan Polri dalam ranah sipil demi supremasi hukum.
- Pembebasan tahanan politik yang dinilai menjadi korban kriminalisasi.
Tagar “#AparatKeparat” yang digunakan dalam konsolidasi mencerminkan ekspresi kekecewaan sebagian mahasiswa terhadap institusi penegak hukum.
Lima Poin Tuntutan Utama
Forum menyepakati lima tuntutan final:
- Hukuman pidana maksimal bagi aparat pelaku kekerasan.
- Pencopotan Kapolri.
- Pembebasan seluruh tahanan politik.
- Penegakan batas kewenangan Polri demi supremasi hukum.
- Reformasi total Polri secara menyeluruh.
Terdapat pula usulan tambahan terkait pencopotan Kapolda Maluku, namun tidak dimasukkan dalam tuntutan utama.
Rencana Aksi ke Mabes Polri
Sebagai tindak lanjut, peserta menyepakati aksi demonstrasi di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Titik kumpul mahasiswa UI direncanakan di Lapangan Parkir FISIP UI, dengan koordinasi lanjutan dijadwalkan sehari sebelum aksi.
Aksi di objek vital nasional tentu menjadi perhatian karena berpotensi menghadirkan konsentrasi massa besar dan meningkatkan tensi keamanan.
Eskalasi Gerakan dan Tantangan Stabilitas
Kehadiran elemen lintas kampus menunjukkan bahwa isu reformasi Polri telah menjadi perhatian nasional di kalangan mahasiswa. Mobilisasi yang terstruktur menandakan kesiapan jaringan gerakan.
Namun demikian, sejumlah pengamat menilai bahwa penggunaan narasi keras berpotensi memperlebar jarak dialog antara mahasiswa dan institusi negara. Tuntutan pencopotan pimpinan tertinggi Polri juga dapat memicu respons politik yang lebih luas.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk melakukan evaluasi dan pembenahan institusi secara bertahap melalui mekanisme hukum dan reformasi internal.
Ruang Dialog Masih Terbuka
Demokrasi menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun stabilitas dan ketertiban publik juga menjadi tanggung jawab bersama.
Pengamat keamanan menilai pendekatan dialogis dan transparansi dalam penanganan kasus-kasus yang dipersoalkan menjadi kunci untuk meredam eskalasi. Aspirasi mahasiswa dapat menjadi masukan konstruktif sepanjang disalurkan melalui mekanisme yang konstitusional dan tidak memicu benturan.
Yogyakarta dan Depok dikenal sebagai barometer gerakan mahasiswa nasional. Bagaimana respons pemerintah dan aparat terhadap tuntutan ini akan menjadi ujian dalam menjaga keseimbangan antara reformasi institusional dan stabilitas keamanan nasional.