SURABAYA – kabarnetizenterkini.com | Gelaran Syawal Fest yang dirangkai dengan pelantikan pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Jawa Timur periode 2024–2028 di JX Internasional Surabaya, menjadi panggung penting bagi penyampaian sikap organisasi terhadap isu strategis nasional. Dalam forum tersebut, Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, menegaskan dukungan pihaknya terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah disahkan DPR RI pada Maret 2025. Sikap ini disebut sebagai bagian dari komitmen GP Ansor dalam merespons dinamika kebangsaan secara aktif dan bertanggung jawab.
Addin menilai, kekhawatiran sejumlah kalangan terhadap potensi kembalinya dwifungsi militer perlu disikapi secara objektif dan proporsional. Menurutnya, pembacaan sebagian pasal secara terpisah dapat menimbulkan kesalahpahaman. Ia menekankan bahwa tidak ada ketentuan dalam revisi UU tersebut yang membuka ruang keterlibatan TNI dalam politik praktis maupun posisi di parlemen sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru. Justru, revisi UU TNI dipandang sebagai pembaruan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan pertahanan modern, termasuk menghadapi ancaman non-konvensional seperti siber, terorisme, dan bencana alam.
GP Ansor juga menyampaikan sikap terbuka terhadap perbedaan pandangan di masyarakat, termasuk gelombang demonstrasi penolakan terhadap revisi UU TNI. Addin mengungkapkan bahwa menyampaikan aspirasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara, selama dilakukan secara damai dan dalam koridor hukum. Dalam pandangan GP Ansor, hal tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia telah tumbuh dewasa. Meski demikian, GP Ansor tetap konsisten mendukung revisi UU TNI, sambil terus menjunjung tinggi semangat dialog, keterbukaan, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat.
Kehadiran Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, dalam acara pelantikan turut menegaskan pentingnya kemitraan antara TNI dan elemen masyarakat sipil. Dalam sambutannya, Pangdam memberikan apresiasi atas dukungan GP Ansor terhadap revisi UU TNI. Menurutnya, dukungan dari ormas kepemudaan seperti GP Ansor merupakan wujud kepercayaan publik terhadap transformasi TNI menjadi kekuatan yang profesional, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia juga menegaskan bahwa TNI adalah bagian dari rakyat, yang terus mengabdi untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.
Forum ini sekaligus menggambarkan bahwa isu revisi UU TNI bukan semata-mata persoalan militer, tetapi juga menyangkut peran masyarakat sipil dalam memperkuat fondasi demokrasi dan pertahanan negara. Keterlibatan GP Ansor menunjukkan pentingnya peran strategis organisasi kepemudaan dalam menjaga harmoni sosial dan merawat nilai-nilai kebangsaan. Semangat gotong royong, kemitraan sipil-militer, serta komitmen terhadap prinsip demokrasi menjadi pondasi utama dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan.
#RUUTNI