Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar secara resmi melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu serta Sri Radjasa Chandra. Langkah tegas ini diambil setelah muncul narasi yang menuding Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Peristiwa tersebut memicu reaksi keras dari internal partai beringin yang langsung mengumpulkan jajaran tim hukum mereka untuk menyikapinya.
Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, menjelaskan bahwa pihaknya menyampaikan somasi terbuka tersebut dalam jumpa pers di DPP Golkar, Jakarta. Pertemuan itu digelar pada hari Selasa tanggal 10 November 2026 setelah sehari sebelumnya mereka dipanggil langsung oleh Bahlil Lahadalia. Dalam diskusi tersebut, sang ketua umum memberikan arahan dan kuasa penuh untuk menanggapi berbagai konten yang beredar luas di ruang publik.
Pihak partai menilai konten video yang dipublikasikan oleh kedua figur tersebut memuat tuduhan yang sangat serius dan tidak berdasar fakta. Juru Bicara Tim Hukum Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty, kemudian membacakan Surat Somasi Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026. Surat itu merinci keberatan mereka terhadap narasi yang disebarkan melalui kanal YouTube Modelling Forum Keadilan TV dalam sebuah tayangan diskusi.
Dalam video yang dipersoalkan tersebut, terdapat pernyataan yang menuding pimpinan partai besar ikut serta dalam rapat bersama para jenderal sebelum ditangkap aparat. Narasi itu juga menuduh adanya proses kriminalisasi dalam perebutan jabatan ketua umum partai. Tim hukum menegaskan bahwa seluruh tudingan tersebut sengaja diarahkan langsung kepada Bahlil Lahadalia tanpa menyertakan bukti apa pun yang valid.
Pernyataan bernada tudingan itu dinilai tidak hanya mencemarkan nama baik ketua umum semata, tetapi juga meresahkan seluruh kader serta simpatisan partai. Derek Loupatty menyatakan bahwa isu semacam ini sangat berbahaya karena dapat memicu instabilitas politik nasional. Selain itu, narasi yang keliru tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu efektivitas kinerja pemerintahan yang sedang berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi penyebaran konten tersebut, Tim Hukum Golkar menilai tindakan para terlapor berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa pasal yang disorot meliputi ketentuan dalam UU ITE serta delik pencemaran nama baik dan fitnah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, somasi terbuka ini juga ditujukan kepada pihak lain yang turut menyebarluaskan informasi tersebut.
Melalui surat peringatan tersebut, Partai Golkar memberikan tenggat waktu selama tiga kali dua puluh empat jam kepada Said Didu dan Sri Radjasa. Mereka diwajibkan untuk segera mencabut pernyataan tersebut serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada klien dan seluruh kader partai. Permohonan maaf itu harus disampaikan melalui media elektronik, media cetak, maupun berbagai saluran media lainnya.
Selain itu, pihak partai mendesak semua pihak terkait untuk segera menghapus dan menurunkan konten video yang memuat narasi pencemaran nama baik tersebut. Langkah take down ini wajib dilakukan demi menghindari ancaman tuntutan hukum lanjutan dari pihak klien. Somasi ini diklaim sebagai bentuk itikad baik untuk menyelesaikan persoalan secara patut sebelum menempuh jalur hukum formal.
#PartaiGolkar #SaidDidu #BahlilLahadalia