Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Siti Hediati Suharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menyampaikan rasa sedih serta keprihatinan mendalam. Perasaan tersebut diungkapkannya menanggapi kasus dugaan penyadapan yang mengarah kepada Presiden Prabowo Subianto. Peristiwa ini melibatkan mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia beserta sejumlah pihak lainnya. Pernyataan itu disampaikan langsung di daerah Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Senin.
Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, Titiek Soeharto mengaku sangat menyesalkan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh oknum aparat terhadap pemimpin negara sendiri. Ia merasa heran mengapa perbuatan semacam itu masih terjadi pada masa sekarang ini. Sebagai seorang warga negara sekaligus tokoh politik, dirinya menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh aparat penegak hukum. Rasa prihatin ini disampaikannya di hadapan publik dengan penuh ketegasan.
Lebih lanjut, politisi tersebut turut mempertanyakan motif dan tujuan di balik aksi curi dengar yang menyasar kepala negara. Dirinya menaruh kecurigaan mengenai kepada pihak mana hasil penyadapan ilegal itu disetorkan oleh para pelaku. Menurutnya, jika penyadapan dilakukan untuk dilaporkan kepada presiden tentu merupakan hal lain, namun ketika bos sendiri yang disadap, hal itu memunculkan tanda tanya besar. Ia menduga informasi tersebut tidak mungkin hanya digunakan untuk konsumsi pribadi semata.
Ketika disinggung mengenai kemungkinan dirinya turut menjadi sasaran, Titiek mengaku tidak mengetahui hal tersebut sama sekali. Sambil berkelakar, ia merasa bahwa percakapannya tidak memiliki kepentingan apa pun untuk disadap oleh pihak lain. Dirinya mempersilakan siapa saja untuk menyadap pembicaraannya karena merasa tidak ada hal penting yang perlu disembunyikan. Pernyataan santai namun bernada sindiran itu melengkapi tanggapannya atas skandal yang sedang bergulir.
Kasus hukum ini sendiri telah ditangani secara serius oleh pihak Bareskrim Polri yang menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka. Total terdapat empat jenderal aktif yang ditetapkan terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia. Para tersangka tersebut memegang atau pernah memegang jabatan strategis di institusi kepolisian. Penyelidikan terus berjalan untuk mengungkap seluruh jaringan serta motif di balik tindakan pelanggaran hukum tersebut.
Para tersangka dalam perkara ini mencakup mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, terdapat Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso. Mantan Kepala Divisi TIK Polri Inspektur Jenderal Slamet Uliandi turut ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian kasus yang sama. Tindakan dugaan penyadapan ilegal ini dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025.
Buntut dari terungkapnya skandal ini, Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil tindakan tegas dengan memecat Sigit dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Pemecatan tersebut resmi dilakukan pada hari Rabu tanggal empat bulan November. Sementara itu, proses hukum berjalan dengan mengenakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tiga dari empat tersangka saat ini telah mendekam di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri.
Perkembangan penyidikan juga mengungkap bahwa aksi illegal tapping ini tidak hanya menyasar kepala negara saja. Sejumlah petinggi partai politik, pimpinan organisasi buruh, pimpinan lembaga legislatif, hingga tokoh ormas turut mengaku menjadi korban. Kepala Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Asep Safrudin sebelumnya menjelaskan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur resmi. Sasaran mereka mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, pimpinan ormas, lembaga swadaya masyarakat, hingga para pengusaha di tanah air.
#TitiekSoeharto #PrabowoSubianto #BareskrimPolri