JAKARTA — Lebih dari dua dekade setelah Reformasi 1998 mengakhiri pemerintahan Presiden Soeharto, perdebatan mengenai perjalanan demokrasi dan pembangunan Indonesia masih terus bergulir. Salah satu refleksi datang dari ekonom dan akademisi Prof. Ferry Latuhihin, yang mengaku memiliki pandangan berbeda setelah melihat perkembangan Indonesia pasca-Reformasi.
Dalam tayangan podcast Helmy Yahya Bicara, Ferry mengungkapkan bahwa dirinya pernah berada dalam barisan akademisi yang mendorong mahasiswa turun ke jalan pada momentum Reformasi 1998.
Namun setelah melihat perjalanan Indonesia selama lebih dari dua dekade, ia mengaku melakukan evaluasi terhadap sikapnya saat itu.
“Kalau melihat kondisi sekarang, gue juga menyesal ikut menjatuhkan Soeharto,” kata Ferry sebagaimana disampaikan dalam podcast tersebut.
Pernyataan itu bukan berarti Ferry menolak demokrasi. Menurutnya, demokrasi tetap penting bagi sebuah negara, tetapi membangun demokrasi yang matang membutuhkan proses panjang dan tidak dapat hanya bergantung pada perubahan sistem politik.
“Begitu kilas balik, after he’s gone, negara ini justru mengalami banyak masalah,” ujarnya.
Ferry menegaskan pandangannya tersebut tidak dimaksudkan untuk membela maupun mengagungkan Soeharto. Ia lebih melihatnya sebagai refleksi terhadap kapasitas kepemimpinan, pembangunan institusi, serta proses pengambilan kebijakan pada masa Orde Baru dan setelah Reformasi.
Ferry Soroti Kemampuan Politik Soeharto
Dalam pandangannya, sosok Soeharto kerap dipersepsikan hanya dari latar belakangnya yang sederhana. Padahal, menurut Ferry, perjalanan politik Presiden kedua Republik Indonesia itu memperlihatkan kemampuan membaca situasi dan mengonsolidasikan kekuatan yang tidak dapat diremehkan.
Ia menilai Soeharto memiliki kecerdasan politik, insting kepemimpinan, serta kemampuan membangun kepercayaan yang membantunya mempertahankan pemerintahan dalam berbagai situasi sulit.
Kemampuan tersebut, menurut Ferry, dapat dilihat dari cara Soeharto berkomunikasi, membaca keseimbangan kekuatan hingga memilih orang-orang yang membantunya menjalankan pemerintahan.
Bagi Ferry, Soeharto bukan sekadar seorang tokoh berlatar belakang desa yang kemudian mencapai puncak kekuasaan. Ia melihat adanya kemampuan untuk mengonsolidasikan sumber daya politik dan pemerintahan dalam menjalankan agenda pembangunan negara.
Teknokrat Jadi Salah Satu Kunci Pembangunan Orde Baru
Salah satu aspek kepemimpinan Soeharto yang paling mendapat perhatian Ferry adalah keputusan untuk melibatkan sejumlah ekonom, teknokrat, dan profesional dalam pemerintahan.
Ketika Indonesia menghadapi persoalan ekonomi berat pada akhir 1960-an, pemerintahan Soeharto memberikan peran penting kepada para ahli untuk menyusun kebijakan pembangunan dan pemulihan ekonomi.
Sejumlah nama yang kemudian memiliki peran besar dalam pemerintahan dan pembangunan Indonesia antara lain Widjojo Nitisastro, Sumitro Djojohadikusumo, Subroto, Emil Salim, Ali Wardhana, Radius Prawiro, Sutami, B.J. Habibie hingga Arifin Siregar.
Menurut Ferry, keputusan mengelilingi pemerintahan dengan orang-orang yang memiliki kompetensi menunjukkan bahwa kekuasaan politik saja tidak cukup untuk menjalankan negara.
Pemimpin, menurut pandangan tersebut, juga harus mampu memilih orang yang tepat dan memberikan ruang bagi mereka untuk menerjemahkan visi pembangunan menjadi kebijakan.
Reformasi Tetap Menjadi Titik Penting Sejarah Indonesia
Meski memberikan apresiasi terhadap sejumlah aspek kepemimpinan Soeharto, evaluasi terhadap Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah yang lebih luas.
Reformasi 1998 lahir di tengah krisis ekonomi dan politik serta tuntutan masyarakat terhadap demokratisasi, pemberantasan korupsi, kebebasan pers, penegakan hukum dan pembatasan kekuasaan. Era Orde Baru juga mendapat kritik terkait sentralisasi kekuasaan, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta persoalan kebebasan sipil dan hak asasi manusia.
Karena itu, penilaian terhadap Soeharto maupun Reformasi tidak cukup dilakukan hanya melalui perbandingan kondisi ekonomi atau stabilitas politik.
Perjalanan Indonesia setelah 1998 juga menghasilkan perubahan besar, mulai dari pemilihan umum yang lebih terbuka, pemilihan presiden secara langsung, desentralisasi pemerintahan, kebebasan pers hingga ruang partisipasi politik masyarakat yang lebih luas.
Di sisi lain, Indonesia pasca-Reformasi tetap menghadapi berbagai pekerjaan rumah, termasuk korupsi, ketimpangan, kualitas penegakan hukum, efektivitas birokrasi hingga konsolidasi demokrasi.
Refleksi tentang Demokrasi dan Kepemimpinan
Pernyataan Ferry pada akhirnya membuka kembali diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana Indonesia menilai perjalanan sejarahnya.
Perdebatan mengenai Orde Baru dan Reformasi tidak harus ditempatkan dalam pilihan sederhana mengenai era mana yang lebih baik. Pengalaman kedua periode tersebut justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat kebijakan yang berhasil sekaligus menghindari kesalahan yang pernah terjadi.
Refleksi Ferry juga membawa satu pesan mengenai pentingnya kualitas sumber daya manusia di sekitar seorang pemimpin.
Kekuatan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh figur yang berada di puncak kekuasaan, tetapi juga oleh kemampuan memilih orang-orang kompeten, membangun institusi yang kuat, serta memastikan kebijakan dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Lebih dari dua dekade setelah Reformasi, tantangan Indonesia bukan sekadar memperdebatkan apakah masa lalu lebih baik dibandingkan masa kini. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana mempertahankan demokrasi sekaligus menghadirkan pemerintahan yang efektif, pembangunan yang berkelanjutan, penegakan hukum yang kuat dan kesejahteraan yang semakin merata.